Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 23 Februari 2017 | 05:04 WIB
Hide Ads

Diganjar IUPK,Pemerintah tak Jamin Freeport Setuju

Oleh : Uji sukma medianti | Senin, 13 Februari 2017 | 12:38 WIB
Diganjar IUPK,Pemerintah tak Jamin Freeport Setuju
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian ESDM menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan IUPK Sementara. Jadi, bisa langsung ekspor konsentrat.

Bila Freeport menindaklanjuti izin yang diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (10/2), artinya Freeport harus tunduk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Keluarnya IUPK untuk Freeport, memang mengejutkan. Lantaran, Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah bilang bahwa pembahasan perubahan status Freeport dari KK menjadi IUPK, berlangsung alot.

Karena, industri tambang asal AS ini, terlihat enggan memenuhi syarat perubahan KK menjadi IUPK, khususnya soal kewajiban divestasi. Karena alot, mantan menteri perhubungan hanya ingin menelorkan IUPKS, bukan IUPK.

Menurut Jonan, penerbitan IUPKS (Sementara) merupakan jalan tengah. Agar Freeport tetap bisa ekspor yang artinya roda perusahaan bisa terus bergerak. Bisa dibayangkan kalau Freeport tak beroperasi, situasinya dinilai bisa lebih kacau.

"Kalau mau menyelesaikan IUPK, semua persyaratan (harus dipenuhi). Kalau tidak, ya tidak boleh ekspor. Ya, bisa berhenti (operasinya), bisa 3 bulan, 6 bulan. Itu , kan enggak fair juga," tutur Jonan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji menegaskan, dalam konteks usaha, suatu badan usaha tidak mungkin menggunakan dua baju, atau dua perizinan. "Jadi, kalau dia memilih IUPK, ya dia tidak mungkin memakai IUPKS. Nah, itu yang kami tambahkan," terang Teguh.

Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, menambahkan bahwa kementerian ESDM tengah menunggu respons dari Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terkait penerbitan IUPK tersebut.

"Saya enggak bilang Freeport setuju atau tidak. Nanti mereka yang akan merespon. Dia yang jelas sudah memohon. Kalau sudah dimohon terus diberi ya sudah. Apa dia setuju atau tidak nanti kita lihat. Kan ada waktu mereka memberikan jawaban," tukasnya.[ipe]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x