Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 25 Mei 2017 | 02:35 WIB

Impor Gas Industri Tunggu Menko Darmin Kelar Rapat

Oleh : - | Senin, 13 Februari 2017 | 15:36 WIB
Impor Gas Industri Tunggu Menko Darmin Kelar Rapat
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kepastian industri bisa mengimpor gas dari luar negeri, masih harus rapat dulu dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Aturan mainnya harus dibuat terlebih dahulu.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan pihaknya masih menunggu rapat dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk memutuskan aturan impor gas bagi industri.

"Untuk (impor gas) industri, keputusan Bapak Presiden waktu itu dirapatkan di Menko Perekonomian. Jadi kami ini lagi nunggu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/2/2017).

Ignasius mengatakan, aturan importasi gas untuk industri akan diputus dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Lantaran, keputusan ini menyangkut lintas kementerian, banyak aspek yang harus dipertimbangkan. "Karena menyangkut banyak kementerian. Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, lalu BKPM dan sebagainya dan ESDM juga," tegas mantan menteri perhubungan ini.

Sedangkan aturan impor gas untuk kebutuhan kelistrikan, kata Jonan, sudah diizinkan apabila harga gas di pelabuhan penjual melebihi 11,5% dari harga minyak Indonesia atau ICP (Indonesian Crude Price) bulan yang sama.

"Misalnya di Januari ICP-nya sudah terbit, biasanya ICP diterbitkan akhir bulan. Itu ICP-nya adalah 51,88 dolar AS. Jadi kalau melebihi 11,58 persen dari itu, PLN boleh aja impor. Memang impor gas untuk listrik itu sudah ada," jelas Jonan.

Menteri ESDM ini mengatakan, importasi gas tersebut untuk kelistrikan diperbolehkan karena arahan Presiden Jokowi agar tarif listrik itu harus bisa selalu terjangkau oleh masyarakat. "Jadi kalau bisa listrik itu, tarifnya itu jumlah kapasitas yang disalurkan oleh PLN itu makin besar dan makin merata ya masyarakat bisa lebih menjangkau,' katanya.

Jonan mengatakan pihaknya mengatur hal tersebut, yakni tidak melebihi 11,5 persen ICP agar bahan energi dasarnya tidak terlalu tinggi, sehingga tarif listrik bisa dijangkau publik.[tar]

 
x