Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 24 November 2017 | 23:34 WIB

'Pembocor' Data Nasabah Bank Dilindungi

Oleh : Latihono Sujantyo | Selasa, 14 Februari 2017 | 11:59 WIB
'Pembocor' Data Nasabah Bank Dilindungi
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta Dalam revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), terdapat satu pasal yang bisa melindungi pihak-pihak yang 'membocorkan' data nasabah bank.

Satu pasal baru dalam revisi UU KUP tersebut, mengatur penghapusan sanksi pidana bagi pembukaan data rahasia wajib pajak yang diatur dalam UU lain. Dengan pasal baru ini, Ditjen Pajak bisa mengakses data wajib pajak, termasuk data rekening perbankan dan data pribadi lain tanpa batasan.

Sementara saat ini, kewajiban memberikan data pajak diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2009 tentang KUP pada pasal 35. Bunyinya, apabila Ditjen Pajak membutuhkan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, atau pihak lain dalam rangka pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan tindak pidana pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

Selanjutnya disebutkan,"Jika pihak yang dimaksud terkait kewajiban merahasiakan, maka untuk keperluan pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan tindak pidana pajak, kerahasiaan tersebut ditiadakan, kecuali bank. Untuk ketiadaan kewajiban merahasiakan bank, harus ada permintaan tertulis dari Menteri Keuangan."

Nah, jika pasal baru telah dimasukkan, permintaan pembukaan data bisa langsung dilakukan Dirjen Pajak dan tak perlu lagi melalui Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan bakal dipisahkannya Ditjen Pajak dari kendali Kementerian Keuangan. Ditjen Pajak bakal menjadi badan semi otonomi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri keuangan. Badan otonomi pajak diharapkan beroperasi mulai 1 Januari 2018.

Tak hanya itu, nantinya permintaan data tidak hanya berlaku untuk tujuan pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan tindak pidana pajak. Semua tujuan perpajakan, bisa diberikan ke Ditjen Pajak.

Petugas pajak yang nantinya dapat mengakses data rahasia tersebut adalah pemeriksa dan tim pemeriksa. Jika petugas pajak membocorkan data rahasia tersebut, barulah bakal dikenakan sanksi pidana.

Revisi UU KUP telah dibahas dengan Bank Indonesia (BI) dan sudah diserahkan pemerintah ke Komisi XI DPR tahun lalu dan ditargetkan selesai tahun 2017 ini, seiring berlakunya Automatic Exchange of Information (AEoI).

Pengamata perpajakan dari Universita Indonesia, Darussalam pernah mengatakan, hasil riset di 37 negara mengindikasikan pentingnya peran informasi perbankan dalam mendongkrak penerimaan pajak. Bahkan dalam penelitian di 37 negara itu, sistem pertukaran informasi antara 13 negara menganut pertukaran otomatis.

Darussalam menilai, sudah tidak tepat apabila sistem perpajakan suatu negara menganut kesadaran atau self assesment, sementara pemerintah tidak diberikan alat menguji pelaksanaan self assesment tersebut. "Bisa dipastikan penerimaan pajak tidak tumbuh karena masalah informasi perpajakan," katanya. [lat]

Komentar

 
x