Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 22 November 2017 | 14:20 WIB

Penegakan Aturan Tambang, Freeport Menang Telak

Oleh : - | Rabu, 15 Februari 2017 | 04:39 WIB
Penegakan Aturan Tambang, Freeport Menang Telak
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Tak main-main, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot bilang, PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) bisa memulai ekspor konsentrat minggu depan.

"Minggu depan Freeport sudah bisa ekspor, diharapkan segera selesai. Pokoknya kalau sudah sesuai prosedur, semoga langsung bisa ekspor," kata Bambang di Kantor Kemenko Kemaritiman di Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Namun, Bambang tidak merinci apakah Freeport bersedia memenuhi persyaratan untuk merubah status KK (Kontrak Karya) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Minerba yang diteken Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2017, mewajibkan Freeport berstatus IUPK kalau ingin tetap diizinkan ekspor konsentrat.

Bambang hanya mengatakan, pelarangan ekspor konsentrat sangat berdampak bagi Freeport. Perusahaan tambang terbesar di jagad ini, harus mengurangi produksi. Alhasil, sejumlah karyawannya harus dirumahkan.

Selain itu, kata Bambang, tidak ekspornya Freeport berdampak kepada turunnya penerimaan negara dalam jumlah signifikan. Hanya saja, dia tak menyebutkan angkanya berapa.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, perubahan status Freeport dari KK menjadi IUPK masih akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Pada prinsipnya nanti akan dibicarakan dengan menteri keuangan," kata Jonan.

Terkait permintaan Freeport menggunakan aturan lama seperti saat berstatus kontrak karya, Jonan menegaskan jika berubah status ke IUPK, maka Freeport harus mengikuti aturan baru.

"Kalau berubah jadi IUPK banyak peraturannya, itu yang prefilling, existing lah. Nanti biar Menteri Keuangan yang lihat mana yang bisa menganut ketentuan yang lama, mana yang tidak karena ini dominannya UU Pajak, kayak Perda, Pungutan dan sebagainya," ungkapnya.

PT Freeport Indonesia bersedia mengakhiri rezim kontrak karya (KK) yang sudah berumur 50 tahun dengan mengubah statusnya menjadi IUPK untuk kembali mendapatkan izin ekspor konsentrat yang dihentikan pemerintah sejak 12 Januari 2017 lalu.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Freeport mengaku belum menemukan titik temu dengan pemerintah terkait peralihan IUPK dari Kontrak Karya (KK).

Beberapa waktu lalu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan memberikan IUPK sementara agar Freeport bisa kembali melakukan ekspor. Alasannya, pengurusan perubahan KK menjadi IUPK perlu waktu tiga hingga enam bulan. [tar]


Komentar

 
x