Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 September 2017 | 15:49 WIB

Ogah Berbagi Laba, Freeport Ngotot Pajak Naildown

Oleh : Uji Sukma Medianti | Rabu, 15 Februari 2017 | 06:39 WIB
Ogah Berbagi Laba, Freeport Ngotot Pajak Naildown
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) menolak skema pajak prevailing (dinamis) yang menjadi syarat IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Ternyata ini alasannya.

Pengamat Pajak dari Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai, skema pajak naildown lebih menjamin kepastian bagi industri, serta penerimaan negara.

Dan, skema naildown lebih cocok digunakan untuk kontrak atau investasi yang sifatnya jangka panjang. "Naildown cocok untuk (perjanjian) yang masa kontrak lama," papar Yustinus kepada INILAHCOM di Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Namun, kata Yustinus, skema pajak naildown tidak responsif terhadap perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Semisal, apabila kontrak Freeport berlaku 30 tahun, apabila menggunakan skema naildown maka pajak penghasilan (PPh) 25% tidak akan berubah.

Artinya, terang Yustinus, tarif PPh sebesar 25% berlaku hingga kontrak Freeport selesai. Padahal, tentu dalam masa 30 tahun Freeeport beroperasi, banyak sekali perubahan aturan.

"Misalnya kontrak 30 tahun, tarif PPh 25 persen, berlaku terus sampai selesai. Meski tarif sudah berubah turun menjadi 20 persen, misalnya. Begitu pun ketika tarif berubah menjadi lebih tinggi, besaran PPh-nya tetap segitu," jelasnya.

Yustinus menegaskan, investor condong untuk memilih skema pajak naildown. Karena itu menyangkut kepastian investasi serta keinginan untuk bisa mengeruk untung besar yang menjadi dambaan investor.

Dalam hal ini, menurut Yustinus, skema prevailing paling mendekati keadilan. Namun, bila kebijakan tarif (pajak) sering berubah, bikin susah pelaku usaha ketika akan menentukan proyeksi bisnisnya.

Sekedar mengingatkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok syarat skema pajak prevailing, atau berubah seiring aturan yang berlaku. Syarat ini berlaku bagi industri tambang, termasuk Freeport yang ingin merubah status KK menjadi IUPK.

Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang izin usaha pertambangan minerba yang diteken Presiden Joko Widodo pada 11 Januari 2017.

Hanya saja, Freeport 'melawan' dengan tetap mengajukan skema pajak naildown, atau tarif tetap sesuai kontrak. Alasannya, Freeport ingin menjaga kepastian investasinya. Dan, tak mau rugi karena beban pajak yang terlalu besar. [ipe]

 
x