Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 27 Juni 2017 | 12:14 WIB

IUPK Alot: Freeport, Take or Leaved

Oleh : Uji Sukma Medianti | Rabu, 15 Februari 2017 | 09:09 WIB
IUPK Alot: Freeport, Take or Leaved
Pengamat Energi asal UGM, Fahmi Radhi - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Negosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) terkait kewajiban perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), alot. Karena ada perlawanan.

Pengamat Energi asal UGM, Fahmi Radhi menilai, keberatan Freeport atas syarat menjadi IUPK, tidak pada tempatnya. Menyangkut tata kelola industri tambang di tanah air, pemerintah sudah bersikap fleksibel.

Kata Fahmi, adanya IUPK, sejatinya sudah cukup mengakomodir keinginan Freeport untuk tetap bisa mengekspor konsentrat tembaga. "Dengan IUPK Freeport tetap bisa ekspor konsentrat tanpa harus membangun smelter di dalam negeri. Karena, kewajiban smelter bisa diundur lima tahun," ujar Fahmi kepada INILAHCOM, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Menurut Fahmi, skema perubahan KK menjadi IUPK, menguntungkan Freeport. Lantaran, Freeport akan mendapat perpanjangan izin operasi 10 tahun, dan bisa diperpanjang 2x10 tahun. "Dengan demikian, paling tidak sampai 30 tahun ke depan, Freeport masih beroperasi dan dikuasai asing," paparnya.

Sekedar mengingatkan, PP Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan adanya kewajiban Freeport untuk merubah statusnya dari KK menjadi IUPK, kalau ingin tetap diizinkan ekspor konsentrat tembaga.

Atas kewajiban ini, Freeport membuka ruang untuk menjalankannya. Di tengah jalan, Freeport keberatan dengan syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum menjadi IUPK.

Apa saja itu? Freeport keberatan dengan kewajiban divestasi 51% secara bertahap, serta perubahan ketentuan pajak yang semula naildown (tetap/mengikuti kontrak) menjadi prevailing (sesuai ketentuan).

Sikap melawan dari Freeport, lanjut Fahmi, boleh dibilang sudah di luar batas alias 'ngelunjak'. Diharapkan pemerintah tidak lagi memberikan pelonggaran alias relaksasi. "Freeport masih menuntut untuk memberlakukan sistem perpajakan tetap seperti sistem fiskal saat masih berstatus KK. Itu kan ngelunjak namanya. Pemerintah harus berani mengatakan: take or leaved Freeport," tukasnya. [ipe]

 
x