Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 23 Februari 2017 | 05:03 WIB
Hide Ads

Menko Perekonomian Bicara Freeport

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 15 Februari 2017 | 15:48 WIB
Menko Perekonomian Bicara Freeport
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hari ini, Rabu (15/02/2017) berbicara tentang ancaman yang disampaikan PT Freeport Indonesia lantaran belum memperoleh izin mengekspor konsentrat meskipun sudah mendapat status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Darmin mengingatkan ancaman yang disampaikan oleh Freeport bahwa mereka akan mengurangi produksi dan merumahkan karyawan tidak perlu terlalu didengarkan. Sebab, itu adalah bagian dari tekan menekan.

Darmin mengatakan, upaya Freeport meminta jaminan kepastian hukum kepada Pemerintah Indonesia perihal perubahan pungutan pajak dan perpanjangan masa beroperasi di Indonesia.

Sebelumnya, Freeport menyatakan IUPK yang diterbitkan pemerintah belum memberi kepastian fiskal dan hukum. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menginginkan tingkat kepastian sama dengan Kontrak Karya.

Rezim fiskal dalam Kontrak Karya bersifat naildown. Artinya, pungutan fiskal bersifat tetap hingga akhir masa operasi. Namun dengan perubahan status menjadi IUPK, maka rezim fiskal menjadi prevailing alias mengikuti ketentuan yang berlaku.

Hanya saja, Darmin mengingatkan bahwa arah kebijakan pajak menurun. Sayangnya, ujarnya, Freeport tetap tidak menghendaki pungutan pajak yang bersifat prevailing. "Mereka berpikir, kalau sekarang turun, (bagaimana) nanti kalau terjadi pergantian pemerintahan," kata Darmin. [lat]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x