Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 27 Juni 2017 | 12:17 WIB

Berunding dengan Freeport, Menkeu Ani Fokuskan Ini

Oleh : - | Kamis, 16 Februari 2017 | 06:39 WIB
Berunding dengan Freeport, Menkeu Ani Fokuskan Ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Terkait negosiasi perubahan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) menjadi IUPK, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan harus menguntungkan negara.

"Dalam UU Minerba, sudah diamanatkan bahwa bentuk apapun kerjasama antara pemerintah dengan para pengusaha, maka penerimaan pemerintah harus dijamin lebih baik. Artinya ada nilai tambah," kata Menkeu Mulyani di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menkeu Mulyani menjelaskan, kepastian penerimaan pajak dari sektopr tambang, sangat penting bagi pemerintah. Lantaran, dana tersebut bakal dimanfaatkan untuk pembangunan di daerah dan mengurangi kesenjangan.

"Penerimaan itu banyak sekali dimensinya, ada pajak, ada royalti, ada PBB, ada juga iuran yg lain dan juga dari sisi kewajiban mereka harus melakukan divestasi serta kewajiban membangun smelter," katanya.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga perlu memberikan kepastian berusaha serta jaminan tidak ada hambatan yang bisa mengganggu iklim investasi dan memberikan ketidakpastian bagi investor atas prospek ekonomi Indonesia.

"Kita juga perlu memberi kepastian kepada para pengusaha, sehingga mereka perlu untuk melakukan perencanaan. Karena mereka juga perusahaan public, jadi mereka harus bertanggung jawab pada shareholders," kata Menkeu Mulyani.

Untuk itu, apapun bentuk kerja sama yang akan dipilih PT Freeport, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, kepastian terkait penerimaan negara dan kepastian bagi dunia usaha penting. Agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga.

"Kepastian bagi republik untuk mendapatkan hak yang lebih baik, dan kepastian bagi mereka supaya mereka bisa merencanakan investasi dalam jangka panjang dan jumlahnya signifikan, baik di pertambangan maupun di hilirnya," ujarnya.

Sebelumnya, PT Freeport mengaku belum menemukan titik temu dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM terkait peralihan IUPK dari rezim KK yang sudah berlangsung selama 50 tahun. "Kami masih menunggu IUPK sementara sehingga bisa ekspor namun izin dari pemerintah belum keluar," kata Juru bicara Freeport, Riza Pratama.

Hingga saat ini, kata Riza, produksi Freeport masih terhambat akibat belum bisa melakukan ekspor. Namun, Freeport sudah berkomitmen untuk mengubah izin menjadi IUPK agar bisa melakukan ekspor, hanya saja prosesnya masih dibicarakan dengan pemerintah terkait adanya beberapa syarat yang belum ada titik temu. [tar]

 
x