Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 17 Oktober 2017 | 16:37 WIB

Soal Utang dan Defisit, Ini Janji Menkeu Mulyani

Oleh : M fadil djailani | Selasa, 21 Februari 2017 | 10:11 WIB
Soal Utang dan Defisit, Ini Janji Menkeu Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Keuangan berjanji untuk menjaga defisit anggaran, serta rasio utang. Angkanya harus di bawah kenentuan, yakni UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, defisit anggaran diharapkan bisa terjaga di lebel 2,41%. Angka ini di bawah target 3%.

Sementara untuk rasio utang atas PDB (Produk Domestik Bruto), menurut Menkeu Mulyani, diharapkan tak lebih dari 28%. Di mana, UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu membatasi rasio utang terhadap PDB, harus di bawah 60%.

"Negara-negara yang dianggap lebih kaya dari Indonesia, bukan berarti tidak punya utang. Jepang salah satu contoh yang ekstrim. Rasio utangnya sampai hampir 245% 250% terhadap GDP. Dengan kondisi mayoritas penduduk sudah berusia tua," kata Menkeu Mulyani saat menjadi keynote speech pada seminar Fraksi Partai Golkar (F-PG) di Gedung DPR, Senin (20/02/2017).

Menkeu Ani sapaan akrabnya bilang, Indonesia masih memiliki mesin pertumbuhan dari demografi yang berusia muda dengan produktivitas masih tinggi. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan kemampuan untuk bertumbuh dengan pertumbuhan ekonomi 2016 di kisaran 5%.

Menkeu Ani menegaskan, utang bukanlah sesuatu yang tabu apalagi haram. Asalkan, utang ditujukan untuk pembangunan yang produktif. Sehingga menjadi sebuah investasi untuk mendorong perekonomian.

"Jika kekhawatirannya pada utang, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa investasi kita pada perekonomian dan sumber daya manusia, memang diharapkan memiliki dampak yang lebih besar, yang positif terhadap beban kewajiban yang berasal dari utang-utang negara," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menkeu Ani bertekad agar pemerintah bersama DPR, bisa bekerja sama dan menjaga komitmen belanja negara diarahkan untuk belanja yang produktif. [ipe]

Komentar

 
x