Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 27 Maret 2017 | 11:44 WIB
Hide Ads

Menkeu Bakal Buat Kartel Sapi Panas Dingin

Oleh : Uji Sukma Mediantila | Kamis, 2 Maret 2017 | 21:34 WIB
Menkeu Bakal Buat Kartel Sapi Panas Dingin
Menkeu Sri Mulyani Indrawati - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dibuat jengkel oleh ulah kartel sapi. Sudah merugikan masyarakat karena harga sapi menjadi mahal, pelaku kartel tidak pernah menyetorkan pajaknya ke negara. Bahkan mayoritas importir daging sapi merupakan penumpang gelap.

"Kalau pengusaha ini memang melakukan kartel dan bahkan saya suspect juga melakukan penghindaran pajak karena setoran pajaknya enggak banyak. Makanya saya kesal," katanya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Didampingi Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita dan Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), dia menyampaikan, sebanyak 81% importir daging sapi beku yang tidak terdaftar dengan Klasifikasi Usaha (KLU) yang berhubungan dengan bisnis perdagangan impor sapi.

"Jadi KLU-nya bisa impor barang elektronik tapi masuknya daging sapi. Enggak tahu daging sapinya isinya tv kali," selorohnya.

Di samping itu, daftar dosa pelaku kartel lainnya yang ada dalam saku menkeu adalah jumlah pajak penghasilan (PPh) yang dilaporkan oleh importir cenderung turun, padahal jelas-jelas angka impor bertambah drastis.

"PPh mereka ada pajak impor dan pajak PPh 25 dan 29 mereka. Dari tahun 2013 setiap tahun mengalami penurunan. Bukannya naik, padahal tadi naik jumlah impornya," ungkap dia.

Lebih mirisnya lagi, menkeu mengatakan, ternyata wajib pajak dari pelaku importir tidak pernah melaporkan Surat Pelaporan Tahunan (SPT).

"Dari yang sudah lapor SPT, 72 WP, hanya 46 WP yang menyatakan kurang bayar. Sebagian besar bahkan pembayarannya itu pajaknya hanya 1%," jelasnya.

Menurut dia, kalau dilihat dari sisi volume daging sapi yang diimpor dan harga jualnya jelas tidak masuk akal. Maka dari itu, ia menyebut pihaknya akan melihat dari sisi pajak pertambahan nilai (PPN) importir yang dibayarkan.

"Serta SPT PPN-nya pada hari ini kami akan cek lagi dengan berapa pelaporan penghasilan," tuturnya.

Menkeu berandai, bila negara tidak kompak. Maka perilaku pengusaha yang melakukan kartel seperti bisa melenggang dengan leluasa saja.

"Jadi kalau kita melihat memang negara ini kalau tidak kompak ya dia bisa lewat-lewat saja. Kalau kita sebagai negara bekerja sama, pajak bea cukai, KPPU, Mendag, Mentan, Bulog, dan kalau dindingnya rapat maka kita bisa menangkap," katanya. [lat]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x