Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 28 Juni 2017 | 23:00 WIB

Dana Daerah di Ketiak Pejabat

Oleh : Latihono Sujantyo | Jumat, 3 Maret 2017 | 15:09 WIB
Dana Daerah di Ketiak Pejabat
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Naiknya dana transfer daerah tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Karena banyak dana tidak disalurkan oleh pejabat daerah.

Sri Mulyani Indrawati mungkin pejabat yang kesekian kalinya yang mengeluh tentang buruknya pengelolaan anggaran di daerah. Padahal di era pemerintahan Jokowi-JK ini, saban tahun jumlah dana transfer daerah--termasuk dana desa--yang diguyur pemerintah pusat terus naik. Kalau pada 2016 jumlahnya mencapai Rp 710,9 triliun, tahun ini menjadi Rp 764,9 triliun.

Memang, pemerintahan di bawah kendali Presiden Jokowi ingin pembangunan dimulai dari daerah. Berbeda di masa Orde Baru, kewenangan dan keuangan terpusat seluruhnya di pemerintah pusat.

Dana Transfer ke daerah adalah dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, dan mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Intinya, bagaimana dengan dana transfer daerah kemiskinan dan kesenjangan bisa dikurangi di daerah tersebut.

Tapi apa yang terjadi? Kesenjangan terus saja menganga. Lihat saja hasil riset terbaru yang dipublikasikan oleh Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) beberapa hari lalu. Menurut dua organisasi ini, saat ini ada ketimpangan parah di Indonesia. Yakni, harta empat orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan milik 100 juta orang termiskin!

Gencarnya pemerintah pusat mengirim dana ke daerah dan desa, memang belum diimbangi oleh pejabat daerah untuk menyalurkannya. Akibatnya, dana tersebut banyak yang menganggur di perbankan, terutama Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Berdasarkan data yang ada, saldo simpanan dana pemerintah daerah di perbankan sampai akhir Oktober 2016 tercatat sebesar Rp 206,85 triliun. Jumlah dana yang mengendap ini memang lebih kecil dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 276 triliun, atau turun Rp 69,2 triliun. Meskipun demikian, dana yang mengendap tersebut tetap saja terbilang besar.

Sebenarnya, persoalan pengendapan dana ini ulah klasik para penguasa daerah dalam mengakali dana transfer dari pusat. Dana yang seharusnya dipakai untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanganan orang miskin dan berbagai progam lainnyadi daerah masing-masing, justru diputar ke tempat lain. Utamanya ke berbagai instrumen investasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menemukan ada beberapa hal dengan pendistribusian maupun penyaluran dana desa di setiap daerah. Temuan ini setelah KPK meninjau penggunaan maupun pendistribusian dana desa di beberapa daerah. Misalnya, ketika KPK berkunjung ke salah satu desa yang memanfaatkan dana desa untuk membangun balai desa. Padahal seharusnya dana desa tersebut untuk membangun infrastruktur jalan.

Selain itu, pengawasan penggunaan dana desa juga menjadi sorotan tersendiri bagi KPK. Ada beberapa hal yang tidak dapat terkontrol oleh pihak-pihak selain kepala desa.

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)sebenarnya sudah mengendus adanya modus di mana dana transfer daerah justru diputar di pasar modal. Kecurigaan juga pernah dilontarkan Yanuar Rizky, pengamat pasar modal. Menurut dia, dana transfer yang mengendap di berbagai BPD, seolah-olah diinvestasikan di deposito atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kenyataannya, dana itu justru dilempar kembali ke pasar modal dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. "Keuntungan tersebut lantas dibagi-bagi," ujarnya.

Persoalan menjadi pelik, karena ternyata pihak Kementerian Keuangan tak bisa berbuat apa-apajika pejabat pemda menginvestasikan dana tersebut. Sebab, mengelola atau menginvestasikan dana APBD ternyata sah-sah saja. Dengan syarat, dana yang diinvestasikan merupakan dana nganggur dari surplus anggaran. Catatan lainnya, fasilitas pelayanan masyarakat di daerah yang bersangkutan sudah baik.

Repotnya, dana yang diinvestasikan itu bukan dana nganggur. Itu dana segar untuk memakmurkan rakyat. [lat]

 
x