Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 18:24 WIB

Bos OJK : Para Pengemplang Pajak Ramai Dibicarakan

Oleh : M Fadil Djailani | Jumat, 3 Maret 2017 | 14:53 WIB
Bos OJK : Para Pengemplang Pajak Ramai Dibicarakan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan saat ini topik pembicaraan mengenai para penghindar pajak atau pengemplang pajak ramai dibicarakan banyak kalangan masyarakat.

Tak hanya di Indonesia yang ramai karena tax amnesty, masyarakat dunia pun juga ramai membicarakan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data informasi perpajakan.

"Saat ini penghindaran dan penggelapan pajak sering terjadi bahan pembicaraan," kata Muliaman dalam sebuah seminar nasional bertajuk Yth. Para Pemimpin Redaksi,
"Komitmen Indonesia atas Implementasi Automatic Exchange of Information Tahun 2018", di Ballroom 1 Hotel JS Luwansa Jakarta Jumat (03/03/2017).

Dia bilang dengan berlakunya AEoI pada 2018, tentunya para pengemplang pajak yang selama ini menghindari pajak tidak bisa lagi melakukan kegiatannya tersebut.

"Nantinya, otoritas pajak terkait akan membuka data masyarakat yang ada di perbankan untuk melacak aset dan harta yang mereka miliki," katanya.

Muliaman yang namanya tak lolos dalam seleksi tahap II OJK untuk periode 2017-2022 ini, mengatakan lebih lanjut bahwa sebetulnya isu-isu pengemplang pajak tersebut, telah dimulai oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mengeluarkan aturan mengenai pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Foreign Account Tax Compliance/FATCA) pada Maret 2010.

Beleid itu dibuat berdasarkan suatu perjanjian bilateral antara AS dengan negara-negara di dunia untuk mencari warga negara AS yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Atas dasar ini negara-negara anggota G20 pun sepakat bahwa permasalahan ini juga terjadi di negaranya dan akhirnya menerapkan AEoI.

"Penerapan FATCA telah menggerakkan pemimpin negara yang tergabung dalam G20 untuk menerapkan sebuah penyusunan standar kebijakan yang bertujuan mengurangi penghindaran pajak," tandasnya. [lat]

Komentar

 
x