Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 03:41 WIB

Fed Rate Naik, Asing Bisa Kabur

Oleh : Latihono Sujantyo | Senin, 6 Maret 2017 | 18:56 WIB
Fed Rate Naik, Asing Bisa Kabur
Dolar AS - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Dampak kenaikan suku bunga acuan the Fed bisa membuat investor asing kabur dari pasar uang dan pasar saham.

Jika tidak ada halangan, the Federal Reserve (Bank Sentral Amerika Serikat) pada Maret ini akan menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR). Namun, semuanya masih menunggu keputusan rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 14-15 Maret pekan depan.

Hanya saja, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sudah bisa memastikan hampir 99% keputusan FOMC akan menaikkan FFR pada Maret ini.

Desember tahun 2016 the Fed telah menaikkan FFR 0,25%. Ini kenaikan suku bunga kedua kali dalam 10 tahun. Saat ini, suku bunga the Fed di kisaran 0,5%-0,75%.

Tentu saja, kenaikan FFR punya dampak cukup luas terhadap pasar uang dan pasar saham di Indonesia. Apakah banyak nantinya investor asing akan menarik dananya dari pasar uang dan pasar saham? Bukan tidak mungkin.

Sebab, bukan apa-apa, para pemilik uang melihat aset AS dan mata uangnya (dolar AS) lebih menarik ketimbang saham dan mata uang di pasar negara berkembang.

Biro konsultasi A.T. Kearney, misalnya, pernah melakukan survei atas 302 eksekutif dari berbagai perusahaan di dunia. Hasilnya, AS menjadi pilihan utama tempat berinvestasi yang menarik.

Sudah bisa dibayangkan betapa ngerinya jika investor ramai-ramai menarik dananya dari Indonesia, termasuk dari negara-negara Asia lainnya. Tahun 2014 ketika the Fed mulai memangkas dana stimulus (tapering), pasar saham dan pasar uang di dunia--tak terkecuali Indonesia--panik. Mereka beramai-ramai melepas asetnya di berbagai instrumen investasi yang dianggap berisiko tinggi. Mereka lebih aman dan nyaman menggenggam dolar AS, lalu membawa dananya ke negara yang berisiko kecil. Aksi lepas barang yang dilakukan para investor asing ini pun telah menekan nilai tukar rupiah dan membuat Indeks Harga Saham Gabungan sempoyongan.

Bisa dimaklumi jika pasar saham dan uang--terutama di Asia--terguncang. Maklum, selama periode 2009 hingga 2012 banyak dana dari stimulus moneter tahap I, II, dan III di AS yang mengalir deras ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, pasar modal dan pasar utang negara (SUN) menjadi begitu aktif.

Asal tahu saja, waktu itu the Fed setiap bulan memompa dana senilai US$ 85 miliar ke sistem perbankan untuk membeli obligasi. Harapannya, perbankan akan menyalurkan dananya ke sejumlah bisnis sehingga dapat memacu pemulihan ekonomi. Nyatanya, investor banyak yang menempatkan dana yang mereka terima di pasar saham dan negara-negara berkembang.

Dampaknya, beberapa pasar saham dan mata uang di negara-negara emerging market, termasuk Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan. Ditambah lagi, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini sedang berjalan fantastis. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi incaran para investor. Soalnya, imbal hasil atau yield yang diberikan instrumen investasi di sini lebih menarik ketimbang negara manapun.

Sayangnya, dana-dana asing yang masuk ke Indonesia itu--baik lewat obligasi maupun saham--umumnya berjangka pendek. Nah, dana ini adalah uang panas (hot money) yang bisa check in dan check out kapan saja.

Sebenarnya tak ada yang salah dengan dana tersebut. Sebab, sesuai dengan kodratnya, dana-dana itu memang tak mengenal kewarganegaraan. Bisa saja pagi ini dana tersebut menclok di Thailand, lalu siangnya terbang ke Indonesia, dan akhirnya mendarat di Vietnam.

Repotnya, banyak pejabat pemerintah senang dengan model arus dana semacam ini. Bahkan, mereka begitu yakin dana-dana asing akan kembali masuk lewat surat utang negara (SUN). Masalahnya, ya itu tadi, dana asing yang masuk ke sini umumnya berjangka pendek alias hot money. Biasanya, uang panas seperti itu akan betah tinggal selama Indonesia masih mampu memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dari negara lain. Jika tidak, maka dana-dana itu akan hengkang ke negara lain.

Yang penting sekarang ini adalah bagaimana BI, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersiapkan datangnya kenaikan FFR. [lat]

Komentar

 
x