Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Juni 2017 | 03:35 WIB

BI: 73% Korporasi tak Bikin Pemeringkatan Utang

Oleh : - | Rabu, 8 Maret 2017 | 07:29 WIB
BI: 73% Korporasi tak Bikin Pemeringkatan Utang
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Tingkat kepatuhan korporasi di Indonesia, untuk memeringkatkan kemampuan bayar utang masih sangat rendah, yakni 27%. Dan, Bank Indonesia (BI) hanya bisa menegur saja.

Hal itu disampaikan Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dody Budi Waluyo di Jakarta, Selasa (7/3/2017). Dia bilang, 73% dari total korporasi belum memenuhi syarat untuk memiliki peringkat utang.

Menurut Dody, korporasi seharusnya mematuhi peraturan yang mewajibkan pemeringkatan utang. Agar mampu mengurangi risiko dari gagal bayar utang. Adapun total korporasi yang wajib memiliki peringkat utang, mencapai 538 korporasi. Syarat pemeringkatan utang berlaku bagi korporasi yang mengajukan utang luar negeri sejak 1 Januari 2016.

Dody mengancam akan memberikan sanksi berupa teguran kepada korporasi peminjam utang valas yang tidak melakukan pemeringkatan kredit (utang). "Sanksinya bukan denda, tapi teguran. Kami alamatkan teguran tersebut kepada pihak yg terkait dengan debitur, seperti otoritas terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian BUMN jika koporasnya debitur BUMN," kata Dody.

Dody mengatakan, surat teguran kepada korporasi tersebut juga akan disampaikan kepada kreditur tersebut sehingga dapat mempengaruhi kredibilitas korporasi peminjam utang.

Kewajiban pemeringkatan utang ini tercantum dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Non-Bank.

Menurut Dody, masih rendahnya tingkat kepatuhan korporasi semata-mata hanya karena sosialisasi mengenai PBI yang belum masif. "Ancaman sanksi dari BI akan membuat korporasi jera dan lebih aktif untuk memeringkatkan kemampuan bayar utangnya," paparnya.

Syarat peringkat utang dari BI, ujar Dody juga tidak berat. BI menerapkan peringkat minimal BB- untuk peringkat yang diberikan. "Jadi ini ukuran yang moderat supaya mereka bisa dapat pinjaman," ujar Dody.

Indikator dalam PBI tersebut selain peringkat utang adalah rasio lindung nilai dan rasio likuiditas. BI mencatat korporasi yang memenuhi rasio lindung nilai 0-3 bulan mencapai 88,6%, sedangkan rasio lindung nilai 3-6 bulan sebesar 93,8%. Sedangkan untuk pemenuhan rasio likuiditas, sebesar 86,5% dari total korporasi. [tar]


 
Embed Widget

x