Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:41 WIB

Gaduh Dana E-KTP, Melchi: Ada Yang Catut Nama Saya

Oleh : - | Selasa, 14 Maret 2017 | 07:09 WIB
Gaduh Dana E-KTP, Melchi: Ada Yang Catut Nama Saya
Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Disebut-sebut terima duit haram dari korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng buru-buru mengklarifikasi. Dia merasa ada yang mencatut namanya.

Kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/3/2017), Melchi, sapaan akrabnya, menegaskan tak pernah kenal dan bertemu dengan Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Sekedar informasi saja, Andi Agustinus adalah pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dirinya-lah yang menggarap mega proyek e-KTP senilai Rp 5,3 triliun.

Mekeng angkat bicara soal namanya yang disebut dalam dakwaan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Mekeng membantah bahwa ia pernah menerima uang suap dalam pengadaan proyek itu.

Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/3), jaksa penuntut KPK membacakan surat dakwaannya. Di mana, nama Andi Narogong paling banyak disebut. Termasuk saat mengungkap aliran dana suap proyek e-KTP ke kantong Melchias Markus Mekeng sebesar US$1,4 juta, sumbernya Narogong pula.

"Saya menjadi korban fitnah keji yang dilakukan oleh Saudara Andi Agustinus/Narogong, yang seumur hidup saya tidak pernah kenal atau bertemu," kata Melchi.

Awal terpilih menjadi anggota DPR periode 2009-2014, Melchi masuk di Komisi XI yang membidangi ekonomi, keuangan dan perbankan. Sempat menjadi ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Juli 2010, kemudian mengundurkan diri pada 12 Agustus 2012.

Selama menjabat DPR, lanjut Melchi, tidak pernah sekalipun membahas soal proyek e-KTP. Di mana, Banggar DPR tugasnya membahas postur APBN, bersama menteri keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berisi tentang penerimaan negara, belanja negara, dan menghitung berapa defisit anggaran yang harus ditutup oleh pinjaman/utang.

Urusan e-KTP merupakan usulan pemerintah yang anggarannya dibahas dan diputuskan bersama oleh Kemendagri dan Komisi II DPR. Ketika sudah ada persetujuan antara Kemendagri dan Komisi II DPR, tidak bisa diotak-atik. Dalam artian, Banggar DPR tidak bisa merubah apalagi membatalkannya.

Jadi, lanjut Melchi, sangat naif dan tak masuk akal untuk memberikan uang sebesar US$ 1,4 juta kepadanya. Karena tidak ada kuasa Banggar DPR untuk menghentikan program tersebut.

"Saya menduga ada koruptor yang sudah terindikasi ada 6 orang dalam dakwaan, ingin mengambil uang sebanyak-banyaknya dari rekening penampungan hasil korupsi mereka dengan cara menjual nama saya sehingga ada justifikasi terhadap pengeluaran tersebut," ucap Melchi.[ipe]

Tags

Komentar

 
x