Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 30 April 2017 | 06:12 WIB

Menkeu Mulyani Sebut Pajak Perikanan Kebangetan

Oleh : - | Rabu, 15 Maret 2017 | 02:39 WIB
Menkeu Mulyani Sebut Pajak Perikanan Kebangetan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kontribusi pajak sektor perikanan ditingkatkan. Selama ini, sumbangsihnya belum nendang.

"Kontribusi penerimaan pajak dari sektor perikanan itu, hanya 0,01 persen," kata Mulyani di hadapan 200 pengusaha perikanan di Gedung Mina Bahari (GMB) III Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Menurut Menkeu Mulyani, minimnya kontribusi pajak sektor perikanan, dinilai bisa menyinggung bangsa Indonesia. Selama ini, di berbagai tingkat global, Indonesia kerap digembar-gemborkan sebagai negara kepulauan yang dianugerahi laut lebih luas ketimbang daratan.

Mulyani bilang, kontribusi sektor perikanan terhadap penerimaan negara hanya Rp986 miliar dalam setahun. Angka ini disebutnya "kebangetan".

Belum lagi, ungkap dia, setelah dilakukan klasifikasi lapangan terhadap pengusaha perikanan, ternyata 67% melakukan bidang usaha yang tidak terkait dengan sektor perikanan. "Di Indonesia tertib administrasi tidak diatur serius. Kalau diatur sekadarnya, republik ini juga dianggap sebagai sekadarnya karena diatur seenaknya sendiri," katanya.

Mulyani menegaskan, bila aturan tidak ditegakkan dengan serius, membuat pihak yang beruntung hanyalah segelintir saja. Sementara yang rugi lebih mayyoritas yakni rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut Mulyani, jangan sampai kalau ada empat orang yang memiliki harta setara dengan jumlah harta 100 orang miskin di Tanah Air.

Saat ini, kata Menkeu Mulyani, terdapat 1.194 perusahaan perikanan yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sejak 2012. Seharusnya, perusahaan-perusahaan yang ingkar pajak itu, bisa diproses hukum dan diberikan sanksi tegas. Bisa dengan penyegelan sampai pencabutan isin operasi.

Selanjutnya, Menkeu Mulyani meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk bisa menindak tegas industri perikanan yang tidak patuh pajak. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bisa saja dibekukan.

Menkeu Mulyani bilang, pernah melakukan hal yang sama kepada Menteri ESDM Ingatius Jonan. Tindak tegas industri tambang yang tidak taat pajak. "Kalau semua kementerian tertib administrasi, maka negara ini akan menjadi republik yang disegani," katanya. [tar]

x