Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 27 Maret 2017 | 11:51 WIB
Hide Ads

Bisa Ciptakan Konflik, Akademisi Kritisi PP Gambut

Oleh : - | Rabu, 15 Maret 2017 | 19:36 WIB
Bisa Ciptakan Konflik, Akademisi Kritisi PP Gambut
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Medan - Pemerintah disarankan merombak PP 57/2016 berikut 4 Permen Menteri LHK tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Revisi perlu dilakukan guna melindungi petani di sektor perkebunan.

"Jika kawasan gambut yang sejak puluhan tahun lalu diupayakan masyarakat untuk budidaya, tiba-tiba fungsinya berubah menjadi kawasan lindung. Ke mana masyarakat akan mendapatkan manfaat ekonominya," papar Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof Runtung Sitepu saat membuka Lokakarya Implikasi PP 57/2016 jo PP 71/2014 di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/3/2017).

Sitepu berharap, melalui lokakarya bertema "Mau Ke Mana Industri Perkebunan di Lahan Gambut" ini, pemerintah tergerak untuk melakukan revisi atas PP 57/2016. Agar pemerintah lebih menunjukkan keberpihakan kepada petani serta kemajuan produktivitas budidaya kelapa sawit. "Di sini, para pakar berkumpul untuk merekomendasikan cara pelestarian gambut tanpa merugikan masyarakat luas. Pendapat akademisi yang memiliki netralistas dan keilmuan yang tinggi, tentunya bisa dijadikan solusi bagi pemerintah," kata mantan Dekan Fakultas Hukum USU ini.

Pengamat Perkebunan dari IPB, Sapta Raharja mengatakan, PP 57/2016 memiliki implikasi negatif terhadap budidaya kelapa sawit dalam jangka panjang. Sejumlah pasal dalam beleid tersebut berpotensi mematikan budidaya kelapa sawit secara perlahan.

Dalam jangka panjang, lanjut Sapta, berpotensi melahirkan berbagai persoalan ekonomi. Baik di level lokal maupun nasional, lantaran mendorong terjadinya penurunan produktivitas sawit. Padahal, selama ini, perekonomian nasional dan daerah sangat ditopang industri persawitan.

Sapta malah mengkhawatirkan potensi konflik sosial bakal semakin terbuka apabila PP 57/2016 dipaksakan. "Setidaknya ada 340.000 kepala keluarga petani yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Mereka akan kehilangan mata pencaharian jika 1,5- 1,7 juta hektar lahan gambut yang digunakan untuk budidaya kelapa sawit berubah menjadi kawasan lindung," terangnya.

Pandangan senada disampaikan Dosen USU, Sabrina, bahwa PP tersebut menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap perjuangan masyarakat yang telah menginvestasikan waktu dan uang di sektor kelapa sawit.

"Dulu gambut tidak dilirik. Lahan ini lebih cocok sebagai tempat jin buang anak. Kini setelah masyarakat terutama para transmigran yang sebelumnya gagal mengelola sawah di lahan gambut dan kini berhasil memanfaatkan gambut untuk menanam sawit dengan mudah ingin disingkirkan begitu saja," paparnya.

Herry Susanto, Ketua KUD Panji Rukun Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara mengatakan, sudah lama petani binaannya memama, sawit sesuai kaidah yang sejalan dengan konsep sawit berkelanjutan di lahan gambut.

Kata Herry, komitmen untuk menanam sawit secara bertanggung jawab di lahan gambut, telah membuahkan hasil. Di KUD Panji Rukun dengan jumlah petani plasma 390 KK, terjadi peningkatan produksi TBS. Semula 24.833 ton per ha/tahun pada 2014, menjadi 26.513 ton per ha/tahun pada 2016.

Kenaikan juga terjadi KUD Karya Maju yang beranggotakan 400 KK petani plasma. Di mana, produksi TBS meningkat dari 23.839 ton per ha/tahun (2014), terkerek naik menjadi 26.27 ton per ha/tahun (2016). [tar]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x