Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 28 Juni 2017 | 23:01 WIB

Holdingisasi BUMN Macet di Senayan

Oleh : Uji sukma medianti | Kamis, 16 Maret 2017 | 02:39 WIB
Holdingisasi BUMN Macet di Senayan
Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Gunadi Sadikin - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Gunadi Sadikin menyebut, nasib holding BUMN masih harus menunggu persetujuan DPR.

"Mungkin (tinggal menunggu) sosialisasi ke teman-teman DPR. Agar supaya pemahamannya bisa sama," papar Budi di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Budi menjelaskan, saat ini, sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, namun masih perlu ada PP holding dan itu masih dalam proses konsultasi dengan DPR. "Mungkin perlu satu atau dua kali pertemuan dengan DPR," ujarnya.

Menurut mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini, DPR bisa jadi masih diliputi kekhawatiran dengan skema holdingisasi, identik dengan pemerintah menjadi mudah menjual BUMN, seperti pernah terjadi. "Padahal enggak begitu. Justru PP yang baru memperkuat peranan pemerintah, supaya bisa menjadi mayoritas," ungkapnya.

Sayangnya, niat kementerian BUMN agak tersendat-sendat. Lantaran, DPR melalui Komisi VI justru meminta pemerintah untuk mencabut PP nomor 72 tahun 2016 yang menjelaskan soal perpindahan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR asal Demokrat, Azam Azman Natawijana menegaskan, keputusan Komisi VI sudah bulat karena PP tersebut melanggar undang-undang (UU). "Kita menolak dengan tegas. Di komisi VI, keputusan kami sudah bulat untuk menolak," kata Azam.

Menurut Azam, walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerangkan bahwa pelepasan saham BUMN tetap ada mekanismenya, namun Komisi VI melihat PP 72 sangat tidak jelas.

Kata dia, tidak ada penjelasan terkait klausul yang menyebutkan bahwa mekanisme pelepasan saham secara terbuka. "Tidak ada penjelasan apa-apa di sana. Lebih bahaya lagi, jika PP tersebut tetap dijalankan, maka bisa digunakan macam-macam oleh pemerintah tanpa sepengetahuan DPR, baik pemerintah sekarang maupun yang mendatang," imbuhnya.

Azam bilang, berdasarkan UU nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara, kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara. Walaupun sudah dipisahkan oleh BUMN, namun statusnya tetap bagian dari aset negara. "Jadi tetap dalam pengawasan DPR dan PP 72 itu menghilangkan kewenangan DPR," lanjutnya.

Jika nantinya pemerintah masih 'ngeyel' untuk melaksanakan PP ini, maka DPR berhak untuk melakukan kewenangan dan haknya sebagai wakil rakyat untuk bertindak. Ini disampaikan Azam sebagai bentuk catatan yang harus dicermati oleh pemerintah. "Karena, presiden harus melaksanakan UU dengan selurus-lurusnya. Kalau melanggar ya kami punya hak untuk menindak," tutupnya.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) bernomor 72 Tahun 2016 ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005. PP 72 Tahun 2016 telah ditandatangani serta diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2016.

Namun ada klausul pergeseran aset BUMN tidak perlu mendapat persetujuan atau restu DPR sehingga menyalahi UU Kekayaan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. [ipe]

 
x