Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 28 Juni 2017 | 23:01 WIB

Jadi Saksi e-KTP, Pansel OJK Ini Minta Penundaan

Oleh : - | Kamis, 16 Maret 2017 | 15:09 WIB
Jadi Saksi e-KTP, Pansel OJK Ini Minta Penundaan
Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo - (Foto: inilahcom/M. Fadil Djailani)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo meminta penjadwalan ulang/rescheduling atas panggilan persidangan KPK, terkait perkara korupsi e-KTP.

Informasinya, hari ini (Kamis, 16/3/2017), KPK memanggil Agus Marto sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Agus Marto yang juga anggota Pansel OJK, dimintai keterangan terkait posisinya sebagai menteri keuangan saat mega proyek pengadaan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) senilai Rp 5,3 triliun bergulir. "Agus Martowardojo berhalangan hadir sebagai saksi dalam sidang hari ini, dan mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemberian saksi pada 30 Maret," kata Deputi Direktur Departemen Komunikasi BI, Andiwiana.

Andi menjelaskan, permohonan penjadwalan ulang tersebut diajukan karena Agus, harus memimpin Rapat Dewan Gubernur bulanan. Sebagaimana diamanatkan UU BI No 23 tahun 1999.

"Sebagaimana dimaklumi, pelaksanaan rapat dimaksud adalah salah satu bentuk akuntabilitas BI kepada masyarakat dalam mengelola stabilitas moneter," tuturnya.

Andi menjelaskan, Rapat Dewan Gubenur BI sudah dijadwalkan dan diumumkan waktu pelaksanaannya di setiap awal tahun. Hal ini dilakukan guna memberikan kepastian pengambilan keputusan. "Untuk bulan Maret, rapat dimaksud terjadwal dilaksanakan dan keputusan diumumkan pada hari ini," ujarnya.

Selain itu, sebagai Gubernur Bank Indonesia, Agus dijadwalkan untuk mewakili Indonesia dalam rapat pertemuan G20 Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang berlangsung pada 17-19 Maret 2017 di Jerman.

"Untuk itu, beliau akan melakukan perjalanan ke rapat tersebut nanti malam. Menurut rencana dari Jerman beliau akan melanjutkan tugas untuk rapat bersama Bank for Internasional Settlement di Swiss pada 20-21 Maret 2017," tambah Andi. [tar]

 
Embed Widget

x