Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 11 Desember 2017 | 22:12 WIB

Suara Sumbang Akademisi untuk PP Gambut

Oleh : - | Sabtu, 18 Maret 2017 | 00:49 WIB
Suara Sumbang Akademisi untuk PP Gambut
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kalangan akademisi kembali mengkritik PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Beleid ini tak punya memiliki landasan ilmiah, sehingga sulit diimplementasikan.

Pakar Gambut IPB Saiful Anwar bilang, pemerintah perlu mendengar aspirasi yang berkembang di kalangan kampus. Di mana, kesimpulannya PP 57/2016 tidak memiliki landasan ilmiah.

Saiful mengkhawatirkan, ketika aturan tersebut dipaksakan untuk dijalankan, malah menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Aturan tanpa dasar ilmiah, menurut Saiful, pasti mendapat penolakan terus menerus dari masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.

Salah satu aturan yang tidak memiliki dasar ilmiah dan perlu direvisi menyangkut penerapan muka air (water level) 40 centimeter (cm). Perkebunan sawit di lahan gambut tidak akan bertahan jika dipaksa menerapkan water level 40 cm.

"Bila dipaksakan, perakaran sawit akan terendam, hasil produksi turun secara signifikan dan dalam jangka waktu tidak lama sawit mati," paparnya dalam rilis kepada media di Jakarta, Jumat (17/3/2017)

Pendapat senada dikemukakan Ketua Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) Budi Mulyanto, bahwa penetapan batas 40 cm muka air sebagai indikator kerusakan gambut sangat tidak tepat.

Selain tak memiliki dasar ilmiah, lanjut Budi, aturan itu tidak mungkin diimplementasikan. "Apalagi, batasan kerusakan itu berbeda dengan fakta di lapangan. Selama ini sawit bisa tumbuh dengan produktivitas sangat baik serta kondisi lahan gambut tetap terjaga baik tanpa aturan itu."

Baik Saiful maupun Budi menyebutkan pembatasan muka air gambut 40 cm tidak berkorelasi dengan upaya penurunan emisi karbon dan pencegahan kebakaran seperti yang didengung-dengungkan pemerintah.

Sementara, Peneliti dari Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Winarna berpendapat, PP 57/2016 sulit diimplementasikan karena muka air tanah berfluktuasi. Sejak lama, banyak masukan untuk merevisi aturan tersebut. Sayangnya hingga penerbitan PP 57/2016 sebagai pengganti PP 71/2015 tidak ada perubahan yang signifikan.

Menurut Winarna, jauh sejak sebelum munculnya PP itu, perkebunan sawit berusaha mati-matian untuk mengelola muka air tanah dan mempertahankan kelembaban tanah. Upaya itu, berdampak pada daya dukung gambut terhadap produktivitas tanaman budidaya dan kelestarian. Dari sisi lingkungan, dengan muka air tanah 70 cm, emisi karbon masih lebih rendah dari standar IPCC sebesar 40 CO2 ton/ha/tahun. [tar]

Komentar

 
x