Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Juni 2017 | 03:33 WIB

Candra Keluhkan Industri Hulu Migas tak Maju-maju

Oleh : - | Sabtu, 18 Maret 2017 | 05:39 WIB
Candra Keluhkan Industri Hulu Migas tak Maju-maju
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkap sejumlah masalah yang mengakibatkan lesunya industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

"Lesunya industri hulu migas di Indonesia dimulai pada periode tahun 2011 sampai pada 2013, padahal pada saat itu harga minyak mentah dunia sedang tinggi-tingginya," kata Archandra ketika mengisi kuliah tamu di Universitas Trisakti, Jakarta, Jumat (17/3/2017).

Tegas Arcandra menyebutkan, salah satu pemantik kelesuan industri hulu migas adalah PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di bidang Usaha Hulu Migas.
"Selain pembubaran BP Migas menjadi SKK Migas, PP tersebut salah satu dampak terkuat menjadi malasnya investor ke Indonesia," katanya.

Beberapa hal yang dikeluhkan investor dari PP Nomor 79 Tahun 2010, lanjut Candra, sapaan akrabnya, terkait pajak. Baru masuk Indonesia saja sudah diwajibkan membayar pajak. Ketika eksplorasi yang tingkat keberhasilan masih kecil, biaya operasi dan pajak, dirasakan sangat membebani investor.

Kata pria berdarah Minang yang sempat mencicipi kursi Menteri ESDM hanya 20 hari ini, kewajiban pajak membuat investor malas membenamkan usahanya di tanah air. Oleh karena itu, pemerintah akan merevisi PP tersebut.

"Ketika PP sudah selesai revisi apakah bisa menjamin produksi hulu bisa langsung meningkat, tidak juga. Karena industri migas adalah bisnis yang penuh dengan ketidakpastian sebab tidak bisa menentukan harga minyak," katanya.

Namun, setidaknya dengan adanya revisi tersebut harapan kepastian semakin naik sehingga bisa memunculkan banyak potensi.

Penghambat lainnya, kata dia, adalah sistem kontrak yang dinilai kurang menarik dan tidak pasti. Administrasi yang lambat salah satu penyebab lesunya industri hulu migas, bahkan memerlukan waktu sekitar 15 tahun hingga proses selesai, padahal di negara lain tidak lebih dari lima tahun.

Ia mengharapkan dengan adanya skema kontrak "gross split" yang ditawarkan mampu membuat industri hulu lebih efisien.

Saat ini keuntungan negara atas pembagian terbesar dari semua industri hulu yang ada hanya 60 persen, dan untuk keuntungan batas bawah dari pembagian sharing cost adalah 30 persen.

"Biar bagaimanapun semua negosiasi besaran juga tergantung dari medan lapangan pengeboran, biasanya jika ditengah laut akan semakin mahal biaya produksinya," tuturnya.

Pokok-pokok perubahan PP Nomor 79 Tahun 2010 adalah pertama perpajakan dan biaya operasi yang terdiri atas pemberlakuan insentif kegiatan usaha hulu migas, penegasan pemberlakuan prinsip blok basis, perubahan terhadap biaya-biaya yang tidak dapat dikembalikan dan biaya-biaya yang dapat dikembalikan serta mengedepankan ketentuan kontrak kerja sama (KKS) sebagai dasar dalam penyelesaian perhitungan perpajakan kegiatan usaha hulu migas.

Kedua, terkait investasi, yaitu pengaturan insentif pada kegiatan usaha hulu migas yang tidak terbatas pada investment credit saja, namun dapat meliputi antara lain imbalan DMO fee, depresiasi dipercepat, dan tax holiday.

Ketiga, mengenai kepastian hukum yaitu penegasan ketentuan-ketentuan pada KKS yang telah ditandatangani sebelum berlakunya rancangan perubahan PP Nomor 79 Tahun 2010 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak tersebut. [tar]

 
x