Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 27 Juni 2017 | 15:47 WIB

Kemenhub Tetap Berlakukan PM 32 Taksi Online

Oleh : - | Sabtu, 18 Maret 2017 | 01:04 WIB
Kemenhub Tetap Berlakukan PM 32 Taksi Online
Puji Hartanto, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tetap akan memberlakukan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada 1 April 2017.

Puji Hartanto, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di Jakarta, Jumat (17/03/2017) mengatakan pemberlakuan beleid tersebut masih sesuai jadwal dan ketentuan.

Menurut dia, Kemenhub telah memberikan masa sosialisasi peraturan tersebut selama enam bulan. Selama masa sosialisasi itu, tidak ada yang menyampaikan keberatan.

Sebelumnya, tiga perusahaan taksi berbasis aplikasi (online), seperti Go-Jek, Grab, dan Uber menolak beberapa poin dalam PM Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016. Mereka menolak STNK atas nama badan hukum atau koperasi. Sebab, kata mereka, kewajiban ini berarti mitra-pengemudi wajib mengalihkan kepemilikan kendaraan kepada badan hukum atau koperasi pemegang izin penyelenggaraan angkutan.

Menurut mereka, tanpa melakukan balik nama, mitra-pengemudi kehilangan kesempatan untuk memberikan jasanya kepada para konsumen. Sebaliknya, kewajiban ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang menjiwai badan hukum atau koperasi yang menaungi para pengemudi dalam mencari nafkah.

Dalam PM Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 terdapat 11 aturan yang direvisi. Selain STNK atas nama badan hukum, terdapat aturan tarif batas atas dan bawah pada taksi online, melakukan uji berkala kendaraan bermotor (KIR), memiliki tempat penyimpanan kendaraan, bengkel (bisa kerja sama dengan pihak lain), dan membayar pajak.

Tiga perusahaan taksi online itu juga meminta masa tenggang 9 bulan terhitung sejak PM Perhubungan No 32 Tahun 2016 efektif diberlakukan pada 1 April 2017.

"Masa tenggang ini diperlukan untuk memastikan proses transisi berjalan baik dan lancar," demikian surat pernyataan bersama yang dikirim kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat (17/03/2017). Surat ini diteken oleh President Go-Jek Andre Soelistyo, Managing Director Grab Ridzki Kramadibrata, dan Regional General Manager APAC Uber Mike Brown. [lat]

 
x