Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 29 Maret 2017 | 06:28 WIB
Hide Ads

Selama Ada Korupsi Jangan Harap Ekonomi Tinggi

Oleh : - | Senin, 20 Maret 2017 | 07:19 WIB
Selama Ada Korupsi Jangan Harap Ekonomi Tinggi
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Rektor Universitas Darma Persada, Dadang Solihin mengatakan, korupsi itu menurunkan tingkat investasi. Tentunya berdampak kepada penurunan pertumbuhan ekonomi.

"Jika Indonesia bisa memperbaiki praktik korup, khususnya di level birokrasi, investasi akan meningkat 18 persen dan GDP per kapita akan naik sebesar 4,7 persen," ujar Dadang di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dadang mengutip penelitian yang dilakukan Sumitro yang mengatakan, 30% dari nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tergerogoti koruptor. Alhasil, kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin terus melebar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks kesenjangan pengeluaran penduduk (gini ratio) Indonesia sampai Maret 2016, sebesar 0,39. Angka ini memang turun 0,02 ketimbang Maret 2015 yang mencapai 0,41. Namun, pada 2008, gini ratio hanya 0,35.

"Korupsi juga menghambat pemerataan distribusi hasil-hasil pembangunan. Lebih jauh lagi, korupsi bahkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan negara," tegas Dadang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata dia, sejak awal dasawarsa 1990-an, berada di atas 7% per tahun. Pada pertengahan 1997, pertumbuhan bisa 7,4%. Capaian ini termasuk yang tertinggi di Asia. Namun, apabila korupsi bisa diminimalisasi atau bahkan dihilangkan, perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 10%. Namun, semua itu batal terjadi korupsi masih meraja-lela.

Korupsi juga membuat indeks daya saing yang dirilis Bank Dunia setiap tahun belum menunjukkan lompatan besar. Tahun lalu, Indonesia berada di posisi ke-91, atau naik 15 tingkat dibanding tahun sebelumnya. Perbaikan memang dilakukan dari sisi infrastruktur fisik hingga penurunan tarif pajak. Namun, satu hal yang masih membayangi adalah korupsi, hingga berakibat ekonomi biaya tinggi.

"Kami semua berharap korupsi dihilangkan dari berbagai lini kehidupan masyarakat. Khusus untuk parlemen, mari kita menengok kembali kesepakatan semua pihak untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik," harap Dadang.

Sejumlah rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan kasus korupsi e-KTP yang diduga melibatkan sejumlah politisi ternama di tanah air. [tar]

1 Komentar

Image Komentar
KARTIKA KIRANA - Senin, 20 Maret 2017 | 13:33 WIB
Korupsi menjadikan high cost economic. apapun bentuknya, baik di kelas atas, menengah, maupun bawah, walau beda di besarannya saja. jadi bicara soal korupsi, bukan hanya atas saja yang dibersihkan, tapi yang menengah dan bawah juga. sudah bersihkah kita? how clean are you?

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x