Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Juni 2017 | 03:38 WIB

Negara Wujudkan Masyarakat Adat Mandiri Berdaulat

Oleh : - | Sabtu, 18 Maret 2017 | 19:40 WIB
Negara Wujudkan Masyarakat Adat Mandiri Berdaulat
(Foto: inilahcom/Dok)
facebook twitter

INILAHCOM, Deli Serdang - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar refleksi dan konsolidasi lewat Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-V (KMAN V) pada 15-19 Maret 2017 di Kampung Tanjung Gusta, Deli Serdang, Sumatera Utara.

KMAN V dibuka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya sebagai utusan Presiden RI pada Jum'at (17/03/2017). Acara ini dihadiri Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, perwakilan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Duta Besar dan perwakilan negara sahabat, Forkompimda Provinsi/Kabupaten/Kota, Komunitas Masyarakat Adat, LSM, para aktivis, instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Tokoh Masyarakat, serta media.

Abdon Nababan, Sekjen AMAN mengatakan, tak ada kedaulatan dan kemandirian suatu bangsa, tanpa masyarakat adat. "Negeri ini, tak akan pernah ada tanpa masyarakat adat," ungkap Abdon. Ketidakhadiran negara selama 72 tahun yang dirasakan oleh masyarakat adat, akan jadi pembahasan penting dalam KMAN V ini.

Abdon menjelaskan bahwa di Kongres pertama tahun 1999, AMAN memilih jalan konfrontatif, bahkan menyatakan jika negara tidak mengakui masyarakat adat, maka masyarakat tidak akan mengakui negara. Pada tahun tersebut juga terjadi aksi-aksi konfrontasi di lapangan. "Baru 10 tahun ini, masyarakat kembali berdialog dengan negara. Ada cukup banyak hasil, ada MK-35 walaupun belum sepenuhnya jalan" tutur Abdon.

Dalam KMAN V ditegaskan pentingnya langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan perjuangan masyarakat adat, khususnya aktualisasi dan eksistensi masyarakat adat. KMAN V mengambil tema "Laksanakan Perubahan Negara Dengan Tindakan Nyata". Acara ini diikuti oleh sekitar 1.622 anggota peserta yang mewakili komunitas-komunitas dari 2.304 Masyarakat Adat anggota AMAN.

Sebagaimana tema KMAN ke-V ini, Menteri LHK Siti Nurbaya berpendapat bahwa, "Yang paling penting adalah bagaimana langkah dan tindakan yang nyata dari para pihak untuk perjuangan masyarakat adat ini".

Pengakuan Hutan Adat telah menempuh jalan panjang dan penuh perjuangan oleh masyarakat adat. "Perjuangan ini bukan hanya milik masyarakat adat, tetapi juga milik masyarakat Indonesia dan pemerintah juga bertanggung jawab bersama-sama dalam perjuangan itu," ujar Siti Nurbaya. "Artikulasi kebijakan merupakan hal yang menjadi bagian penting tugas pemerintah. Pemerintah mendukung penuh dan terus bekerja untuk itu," lanjut Siti Nurbaya.

Beberapa hal menjadi artikulasi dan sedang dalam penyelesaian untuk aktualisasi masyarakat adat. Pertama, dengan menindak lanjuti pengakuan wilayah hutan adat dari spot-spot yang telah diidentifikasi oleh AMAN, komunitas sosial (civil society) pendamping dan atau usulan masyarakat adat sendiri secara langsung. Langkah nyata kedua yaitu dengan memberikan pendampingan.

"Sebagaimana pesan Bapak Presiden Jokowi bahwa akses legal yang telah diberikan oleh negara, oleh pemerintah harus disertai dengan pendampingan penting lainnya yaitu pendampingan kelompok, dan dilakukan oleh akademisi, civil society ataupun pendampingnya serta penyuluhan dari pemerintah," jelas Menteri Siti.

Dukungan akses finansial seperti BLU Kehutanan, Bank/KUR atau sumber finansial lainnya seperti TLFF (Tropical Landscape Financial Facilities), atau kerjasama dengan dunia usaha sebagai offtaker juga diperlukan. Menteri Siti mengungkapkan, "Dukungan akses pasar, yang sangat penting, karena hutan sosial tanpa akses pasar akan sulit berkembang". Faktor lain yang menjadi kunci yaitu adanya dukungan teknologi. Bagian ini merupakan bagian yang masih relatif sulit dan sedang terus diupayakan melalui kerjasama Badan Litbang dan Inovasi, dunia usaha dan BPPT.

Hingga akhir Februari, Penetapan Areal Kerja hutan sosial tercatat seluas 1,672 juta hektar dan izin/akses/mou seluas 825 ribu hetar. Jumlah tersebut terbagi menjadi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat dan kemitraan. Kesemuanya meliputi sekitar 4.872 kelompok yang merangkum sekitar 146.318 KK. [*]

 
x