Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 22 Agustus 2017 | 23:28 WIB

DPR: Revisi UU Migas, SKK Migas Bubar Jalan

Oleh : Uji Sukma Medianti | Senin, 20 Maret 2017 | 20:11 WIB
DPR: Revisi UU Migas, SKK Migas Bubar Jalan
(Foto: inilahcom/Uji Sukma)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Dalam Revisi UU Migas, DPR berencana membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) yang menggantikan fungsi dan tugas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Satya Widya Yuda, Wakil Ketua Komisi VII DPR menuturkan, BUK akan berbeda dengan SKK Migas. Nantinya, BUK akan mengatur seluruh unit kegiatan migas dari hulu sampai ke hilir. "Beda dengan konsep awalnya BUK hanya untuk upstream saja. Pengganti SKK Migas ini beda. Mewadahi semuanya, mengatur hulu mengatur hilir," kata Satya dalam sebuah diskusi di Habibie Center di Jakarta, Senin (20/3/2017).

Satya menyebut, usulan ini sudah disepakati oleh seluruh fraksi di Komisi VII DPR. Dan, usulan BUK ini tidak bersebrangan dengan rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding BUMN Migas.

Kata Satya, Kementerian BUMN, tengah menggodok regulasi yang akan meleburkan perusahaan minyak dan perusahaan gas terbesar milik negara yakni Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

"Ada satu konsep yang diwacanakan sama kementerian BUMN. Tapi harus diingat UU migas domain dari komisi VII. BUMN ada di komisi VI. Begitu bicara uu migas ada di komisi VII. Kita tidak ingin berseberangan dengan kementerian BUMN dengan revisi UU yang tengah digodok," paparnya.

Satya menambahkan, saat ini proses dari RUU Migas baru akan diserahkan ke badan legislatif. "Dari baleg prosesnya dari baleg dilakukan sinkronisasi dibentuk panja atau pansus, diputuskan paripurna baru diundang pemerintah," tukasnya. [ipe]

 
x