Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 26 Mei 2017 | 22:03 WIB

Pelaku Transportasi Online Tagih Perlindungan UU

Oleh : M Fadil Djailani | Sabtu, 25 Maret 2017 | 14:54 WIB
Pelaku Transportasi Online Tagih Perlindungan UU
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kalangan pelaku usaha yang berkecimpung dalam transportasi berbasis online, meminta kepada pemerintah untuk segera membuatkan mereka Undang-Undang (UU), agar pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini benar-benar legal dan merasa negara melindungi mereka.

"Saya harap kepada pemerintah juga mengajak kami (para pelaku transportasi online) sebagai stakeholder untuk membuat UU agar payung kami juga kuat," kata Koordinator Transporter Transportasi Online, Ermowo Seto dalam sebuah diskusi dikawasan Cikini, Jakarta Pusat Sabtu (25/03/2017).

Seto panggilan akrabnya merasa bahwa aturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan atas Permen Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur mengenai transportasi online, belum juga cukup jelas peraturannya.

"Permen 32 kami dianggap transportasi sewa khusus, bukan transportasi online," kata dia.

Dia pun menyetujui rencana bahwa transportasi online perlu diatur, termasuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang sudah dilakukan revisi pada 11 poin di dalamnya.

"Saya sebagai pelaku transportasi online, sebenarya saya ini setuju dengan hasil revisi Permen 32," ujar dia.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur taksi online tetap diberlakukan pada 1 April 2017. Namun pemerintah memberikan toleransi tiga bulan sebagai masa transisi bagi pelaku usaha angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Pemerintah kembali memberikan toleransi waktu tiga bulan bagi taksi online untuk memenuhi ketentuan revisi Permen 32 tersebut.

"Pemberlakuannya tetap 1 April 2017, tapi kita beri toleransi 3 bulan terhadap poin-poin yang diberlakukan," kata Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan di Jakarta, Jumat (24/03/2017).

Budi mengatakan, selama masa transisi itu tidak ada penindakan hukum terhadap keberadaan taksi online. Namun setelah masa tersebut terlewati, pengemudi taksi online maupun providernya akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pemblokiran aplikasi.

Sebelumnya, tiga perusahaan taksi berbasis online meminta masa tenggang 9 bulan terhitung sejak PM Perhubungan No 32 Tahun 2016 efektif diberlakukan 1 April 2017.

"Masa tenggang ini diperlukan untuk memastikan proses transisi berjalan baik dan lancar," demikian surat pernyataan bersama yang dikirim kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Jakarta, Jumat (17/03/2017). Surat ini diteken oleh President Go-Jek Andre Soelistyo, Managing Director Grab Ridzki Kramadibrata, dan Regional General Manager APAC Uber Mike Brown.

Sebenarnya, PM Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang diterbitkan Maret tahun lalu sudah harus diberlakukan pada Oktober 2016. Namun lantaran banyaknya protes dari perusahaan dan pengemudi taksi online, beleid itu diperpanjang sampai akhir Maret 2017 sambil melakukan sosialisasi dan revisi.

Terdapat 11 aturan yang direvisi, antara lain adanya tarif batas atas dan bawah pada taksi online, STNK atas nama badan hukum atau koperasi, melakukan uji berkala kendaraan bermotor (KIR), memiliki tempat penyimpanan kendaraan, bengkel (bisa kerja sama dengan pihak lain), dan membayar pajak. [hid]

 
x