Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 September 2017 | 18:53 WIB

Inilah Rumus Menko Darmin Entaskan Kemiskinan

Oleh : M Fadil Djailani | Jumat, 31 Maret 2017 | 06:27 WIB
Inilah Rumus Menko Darmin Entaskan Kemiskinan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memiliki 4 catatan khusus untuk bisa mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Hal ini untuk mewujudkan komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan Gini Ratio. Selain dengan adanya Kebijakan Pemerataan Ekonomi, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur, mengoptimalkan pelaksanaan dan efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi, serta memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

Pertama, Pemerintah perlu menyediakan lahan untuk perumahan terjangkau bagi masyarakat miskin perkotaan di daerah dekat pusat kota atau daerah yang dekat dengan sarana transportasi (Transit Oriented Development). Hal ini agar beban transportasi dapat berkurang bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Dalam membangun rumah murah tentu saja membutuhkan koordinasi dan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan," katanya, Kamis (30/3/2017).

Poin kebijakan pemerataan yang kedua kata mantan Dirjen Pajak ini adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Dalam bidang vokasi dan ketenagakerjaan, terdapat lima kebijakan utama yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerataan ekonomi," katanya.

Kelima kebijakan utama sektor ketenagakerjaan yang dimaksud adalah:

a. Program vokasi berbasis tenaga kerja dengan jumlah besar (60% dari Tenaga Kerja Indonesia);

b. Program strategis pemerintah;

c. Program berbasis Kawasan;

d. Program vokasi untuk industri dengan asosiasi kuat dan skema vokasional yang telah berjalan;

e. Reklasifikasi lapangan usaha dan jabatan di Indonesia.

Sementara, kebijakan pemerataan yang ketiga adalah pengaturan perdagangan ritel modern & tradisional. Serta, kebijakan pemerataan yang terakhir adalah pengembangan wirausaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Saya harapkan pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, turut mendukung program-program strategis pemerintah pusat," tandas Menko Darmin. [hid]

 
Embed Widget

x