Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 22 Agustus 2017 | 04:38 WIB

Pengadilan Lingkungan Usulan UNDP Ancam Ekonomi RI

Oleh : - | Rabu, 5 April 2017 | 17:48 WIB
Pengadilan Lingkungan Usulan UNDP Ancam Ekonomi RI
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme/UNDP) Indonesia mendesak pemerintah segera membentuk 15 pengadilan lingkungan. Ancaman serius bagi sektor bisnis di tanah air.

Pakar hukum lingkungan Sadino mengkritisi program PBB tersebut, lantaran bisa mengancam tumbuh kembangnya industri khususnya sektor perkebunan di tanah air. "Akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan industri khususnya investor," paparnya di Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Jelas-jelas, gagasan membentuk 15 pengadilan lingkungan merupakan upaya mendikte Indonesia. "Padahal, UNDP kan dibiayai dana utangan. Bisanya ngancam-ngancam. Kalau enggak dituruti, enggak kasih pinjaman atau utang. Ini kan enggak benar. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung akibatnya," ungkap Sadino.

Kata Sadino, keinginan UNDP untuk membentuk 15 pengadilan lingkungan di Indonesia, harus dikaji secara mendalam. Bisa jadi berdampak kepada upaya mematikan industri perkebunan di tanah air.

Tak tertutup kemungkinan, lanjutnya, LSM asing yang kerap mengusung isu HAM berada di balik desakan ini. Selama ini, LSM asing gencar melakukan kampanye hitam terhadap industri perkebunan di Indonesia.

"Cara mereka (LSM) asing sangatlah bermacam-macam. Mulai dari kampanye hitam, dan bisa saja melalui desakan peradilan lingkungan. Tetapi, semua bergantung bagaimana pemerintah kita. Masak membiarkan rakyatnya sulit makan," terang Sadino.

Dalam hal ini, Sadino menyebut langkah Cina dan Malaysia perlu ditiru. Dua negara ini berani melawan segala bentuk kampanye hitam yang mengancam industri mereka. "Cina dan Malaysia tak pernah takut, karena menyangkut kepentingan bangsa, negara dan rakyatnya. Tapi di Indonesia malah sebaliknya. Ini yang seharusnya dirubah," tegasnya.

Sadino bilang, sudah waktunya bagi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk bertindak. Selama ini, kampanye hitam yang dilakukan LSM asing yang didukung negara-negara Uni Eropa, sudah kebablasan. Pilihannya, menuruti mereka namun industri dan kesejahteraan rakyat terpuruk. Atau sebaliknya.

Terkait tuduhan pelanggaran HAM di sektor industri, menurut Sadino, jelas tidak benar. Industrialisasi di tanah air, selalu mengikuti prinsip-prinsip HAM. Semisal adanya perizinan bertahap termasuk Amdal (Analisa Dampak Lingkungan), serta sosialisasi kepada masyarakat setempat.

"Kecuali, mau bangun pabrik dengan merampas lahan rakyat. Yang keberatan diusir paksa pakai kekerasan. Baru itu melanggar HAM namanya. Tapi itu kan enggak ada di Indonesia," tuturnya.

Lalu kenapa Uni Eropa gencar menyalahkan tata kelola lingkungan di Indonesia? Menurutnya, sikap ini jelas tidak adil. Saat terjadi revolusi industri, negara-negara di Eropa banyak merusak hutan. "Kini, mereka seolah selalu benar dengan menyalahkan Indonesia, terkait tata kelola lingkungan," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Program Pembangunan PBB (UNDP) Indonesia Christophe Bahuet bilang, sudah ada 15 pengadilan khusus lingkungan hidup di Indonesia namun belum 100% siap.

Sekedar informasi saja, UNDP menjalankan program pembaruan pengadilan atau SUSTAIN yang dibiayai Uni Eropa pada 2014-2019. Dalam program ini, UNDP menargetkan terbentuk 15 peradilan lingkungan di Indonesia.

Manajer Proyek EU-UNDP SUSTAIN, Gilles Blanchi bilang, ke-15 pengadilan lingkungan itu diantaranya adalah PN Stabat (Sumatera Utara), Jayapura (Papua), Kupang (NTT), Sorong (Papua Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), Bandung dan Cibinong (Jawa Barat). "Ke-15 percontohan itu bakal menjadi mercusuar bagi semua pengadilan di Indonesia," papar Blanchi saat diskusi di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Selasa lalu (4/4). [ipe]

 
x