Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 19 Agustus 2017 | 20:04 WIB

Pengamat: Pengadilan Lingkungan UNDP Wajib Ditolak

Oleh : - | Kamis, 6 April 2017 | 07:29 WIB
Pengamat: Pengadilan Lingkungan UNDP Wajib Ditolak
Pakar hukum tata negara, Margarito Kemis - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Desakan UNDP (United Nations Developments Programme) soal pengadilan lingkungan, waib ditolak. Bukan hanya merugikan secara ekonomi, namun merongrong kedaulatan Indonesia sebagai negara.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kemis bilang, permintaan UNDP agar pemerintah Indonesia membentuk pengadilan lingkungan, wajib ditolak. "Harus ditolak karena merupakan pemaksaan kehendak, serta menciderai kedaulatan Indonesia," tegas Margarito di Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Ujung-ujungnya, lanjut Margarito, keinginan UNDP agar Indonesia memiliki pengadilan lingkungan, layak dicurigai. Bisa jadi ada skenario besar yang mengarahkan Indonesia ke dalam satu wilayah dalam satu komando. "Pada akhirnya akan merugikan Indonesia karena batas wilayah bisa tergerus," paparnya.

Sebelumnya, pakar hukum lingkungan Sadino berpandangan sama. Bahwa pengadilan lingkungan bisa mengancam tumbuh kembangnya industri khususnya sektor perkebunan di tanah air. "Akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan industri khususnya investor," paparnya.

Jelas-jelas, gagasan membentuk 15 pengadilan lingkungan merupakan upaya mendikte Indonesia. "Padahal, UNDP kan dibiayai dana utangan. Bisanya ngancam-ngancam. Kalau enggak dituruti, enggak kasih pinjaman atau utang. Ini kan enggak benar. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung akibatnya," ungkap Sadino.

Kata Sadino, keinginan UNDP untuk membentuk 15 pengadilan lingkungan di Indonesia, harus dikaji secara mendalam. Bisa jadi berdampak kepada upaya mematikan industri perkebunan di tanah air.

Tak tertutup kemungkinan, lanjutnya, LSM asing yang kerap mengusung isu HAM berada di balik desakan ini. Selama ini, LSM asing gencar melakukan kampanye hitam terhadap industri perkebunan di Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Program Pembangunan PBB (UNDP) Indonesia Christophe Bahuet bilang, sudah ada 15 pengadilan khusus lingkungan hidup di Indonesia namun belum 100% siap.

Sekedar informasi saja, UNDP menjalankan program pembaruan pengadilan atau SUSTAIN yang dibiayai Uni Eropa pada 2014-2019. Dalam program ini, UNDP menargetkan terbentuk 15 peradilan lingkungan di Indonesia.

Manajer Proyek EU-UNDP SUSTAIN, Gilles Blanchi bilang, ke-15 pengadilan lingkungan itu diantaranya adalah PN Stabat (Sumatera Utara), Jayapura (Papua), Kupang (NTT), Sorong (Papua Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), Bandung dan Cibinong (Jawa Barat). "Ke-15 percontohan itu bakal menjadi mercusuar bagi semua pengadilan di Indonesia," papar Blanchi saat diskusi di Universitas Sam Ratulangi, Manado. [tar]

 
x