Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Juni 2017 | 03:45 WIB

Resolusi Sawit Eropa Menista, Menteri Siti Beraksi

Oleh : - | Jumat, 7 April 2017 | 18:45 WIB
Resolusi Sawit Eropa Menista, Menteri Siti Beraksi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya tegas menolak tuduhan berbau penghinaan yang dilontarkan parlemen Eropa terhadap sawit Indonesia.

"Tuduhan sawit adalah korupsi, eksploitasi pekerja anak, menghilangkan hak masyarakat adat merupakan tuduhan yang keji dan tidak relevan," kata Siti dalam keterangan tertulis yang diterima media di Jakarta, Jumat (7/5/2017).

Siti didampingi Duta Besar Indonesia untuk Finlandia, Wiwiek Setyawati Firman memberikan klarifikasi saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri LHK Finlandia Kimmo Tiilikainen di Helnsinki, Finlandia.

Menteri Siti memberikan reaksi keras ini, setelah menyebarnya informasi parlemen Eropa mensahkan Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests di Starssbourg pada 4 April 2017.

Dijelaskan Menteri Siti, mosi yang dituduhkan parlemen Eropa soal sawit itu sebagai penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia yang tidak dapat diterima.

Menteri Siti menegaskan bahwa era kepemimpinan Joko Widodo, bertekad untuk terus menggulirkan kebijakan pengelolaan sustainable sawit, serta pembangunan industri yang berbasis lahan tanah.

Dalam mosi yang diterbitkan Parlemen Eropa itu, ujar Menteri Siti, Indonesia dituduh menyatakan sawit sebagai persoalan besar yang dikaitkan dengan masyarakat dan korupsi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia.

Politisi Nasdem ini mengatakan, bagi Indonesia, sawit merupakan industri besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Meliputi areal seluas 11 juta hektar, dengan persentas 41% merupakan tanaman petani dengan tenaga kerja usaha hulu hingga hilir sebanyal 16 juta orang.

Dia menegaskan, Indonesia memiliki komitmen seperti halnya Parlemen Eropa dan negara lain di dunia untuk mengimplementasikan dan memiliki ratifikasi Paris Agreement. "Bahkan tentang masyarakat adat telah diberikan perhatian khusus oleh Presiden terhadap masyarakat adat dan hak masyarakat adat diberikan dalam hal ini atas hutan adat terus berlangsung," tegas Menteri Siti.

Lebih lanjut, Siti menyebutkan studi sawit parlemen Eropa tidak lengkap dan menyinggung Indonesia, karena menuduh, serta mengajak untuk memboikot investasi sawit kemudian pindah ke sunflower dan rapeseed.

Siti meminta negara lain percaya kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan sendiri, termasuk kontribusi terhadap masalah lingkungan seperti kebakaran hutan, menata pengelolaan hutan dan gambut, menjaga keanekaragaman hayati sebagai sumbangsih bagi dunia. "Indonesia akan mampu berhadapan dengan negara manapun di dunia manakala kedaulatannya terusik," tegasnya.

Menteri LHK juga mengimbau pengusaha maupun pemilik industri di Indonesia bekerja sama dengan pemerintah sesuai aturan yang berlaku dan tidak terpengaruh resolusi Parlemen Eropa.

Para akademisi, aktivis dan lembaga masyarakat di Indonesia juga diminta mengatasi persoalan tuduhan Parlemen Eropa.

Siti akan menyampaikan persoalan ratifikasi Parlemen Eropa itu kepada Presiden Jokowi untuk dipelajari maupun ditinjau ulang agar tidak merugikan masyarakat dan kepentingan bangsa Indonesia.

 
x