Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 23 Juli 2017 | 19:42 WIB

Fakta di Balik Sembilan Bulan Amnesti Pajak

Oleh : Herdi sahrassad | Sabtu, 8 April 2017 | 04:09 WIB
Fakta di Balik Sembilan Bulan Amnesti Pajak
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Jujur saja, program amnesti pajak (tax amnesty) yang berakhir 31 Maret lalu, layak diapresiasi. Meski, capaiannya belum optimal. Jadi, ya jangan terlalu gembira dulu.

Berkali-kali, baik Menko Perekonomian Darmin Nasution maupun Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatajab bahwa program pengampunan pajak ini, paling berhasil di dunia. Meskipun, kedua sosok ekonom top ini, tak bisa menafikan bahwa hasilnya masih di bawah target.

Alhasil, kalangan ekonom banyak menyoroti tim ekonomi dari Presiden Joko Widodo ini. "Program tax amnesty itu, jelas-jelas jauh dari ekspektasi. Ibarat pepatah, jauh panggang dari api," papar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal.

Faisal mengungkapkan, tolak ukur keberhasilan program yang berjalan selama sembilan bulan itu, terdiri dari tiga aspek. Yakni, tingkat partisipasi wajib pajak (WP), angka repatriasi, serta kontribusi terhadap kas negara atau penerimaan.

Mari kita bedah satu per satu. Dari tingkat partisipasi, pencapaiannya masih rendah. Per 31 Maret 2017, jumlah WP yang mengikuti program pengampunan pajak hanya 956 ribu WP (data sementara). Jumlah ini, terpaut jauh dari WP Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang mencapai 20,1 juta WP. Atau sangat kecil ketimbang jumlah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebesar 32,7 juta.

Kemudian sisi repatriasi aset luar negeri, masih minim. Padahal, Faisal menilai, memulangkan aset WNI yang terparkir di luar negeri, menjadi sasaran besar penyelenggaraan pengampunan pajak.

Lihat saja, hingga program berakhir, komitmen repatriasi hanya Rp 147 triliun. Ataub tak lebih dari 3% dari total komposisi harta dilaporkan yang mencapai Rp4.854,63 triliun (data sementara). Angka itu setara dengan 14,7% dari target repatriasi Rp1.000 triliun.

Program amnesti pajak bertujuan untuk perluasan WP, belum bisa disebut optimal. padahal, perluasan WP sangat menentukan penerimaan negara. Di kuartal pertama tahun ini, belum terlihat adanya peningkatan dari penerimaan pajak. "Yang ada justru penurunan. Capaian kuartal pertama lebih rendah dibandingkan periode sama di tahun lalu yang mencapai Rp176 triliun," imbuh Faisal.

Padahal, kalau ditelisik lebih jauh, potensi penerimaan pajak tahun ini, seharusnya bisa lebih tinggi. Selain karena perluasan basis pajak buah dari program tax amnesty, prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini juga diperkirakan lebih mentereng. Artinya, setoran pajak ke kas negara, logikanya membesar.

Yang paling penting, pemerintah harus mengejar WP kakap yang bandel. Mereka yang belum melaporkan harta yang disimpan di luar negeri. Caranya bisa dengan menjalin kerja sama bilateral maupun multilateral. Misalnya, kesepakatan Pertukaran Data Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang rencananya diimplementasikan Indonesia pada 2018.

Terkait AEoI, karena kesepakatannya memiliki keterbatasan ruang lingkup, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kerja sama lainnya antar negara. Sebagai contoh, AEoI tidak mengakomodir informasi harta dalam bentuk emas, rumah. Dan, informasi yang dapat dilaporkan hanya nilai simpanan uang di perbankan.

Kembali menyoal program tax amensty, rasio pajak di Indonesia selama hampir dua puluh tahun terakhir, hanya berada di kisaran 10-12%. Angka ini jelas lebih rendah dibanding era Orde Baru yang rata-rata di atas 15%.

Alhasil, tak sedikit kalangan yang memprediksikan bahwa program tax amnesty, tidak akan optimal. Baik ditilik dari jumlah repatriasi ataupun uang tebusan. Bagaimanapun, repatriasi merupakan tujuan utama pelaksanaan tax amnesty. Perekonomian Indonesia sangat membutuhkan tambahan likuiditas agar bisa berlari lebih kencang.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai capaian tax amnesty yang berlangsung selama 9 bulan, ada sejumlah fakta menarik yang menimbulkan banyak pertanyaan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total harta yang dilaporkan mencapai Rp 4.865,77 triliun. Angka tersebut berada di atas target yang dicanangkan yakni Rp 4.000 triliun.

Dari total harta yang dilaporkan, paling fenomenal adalah deklarasi harta dalam negeri yang mencapai Rp 3.687 triliun. Pencapaian itu menimbulkan pertanyaan. Mengapa deklarasi harta dalam negeri begitu besar?

Bagaimana mungkin aset di dalam negeri bisa sebesar itu, namun tidak diketahui atau terdeteksi oleh otoritas pajak? Harta yang dideklarasi oleh WP saat mengikuti program tax amnesty, pada dasarnya adalah harta yang belum pernah dilaporkan kepada otoritas pajak. Artinya, sebelum tax amnesty ada, harta atau aset-aset tersebut bisa dikatakan tersembunyi atau ilegal.

Dari total harta yang dideklarasikan, masih menurut data DJP, ada tiga jenis harta yang mendominasi. Yakni, harta dalam bentuk kas dan setara kas sebesar Rp 1.284,9 triliun, tanah dan bangunan Rp 766,3 triliun, serta investasi dan surat berharga senilai Rp 731,1 triliun.

Artinya, banyak pabrik dan lahan perkebunan di Indonesia yang tidak diketahui oleh otoritas pajak, sehingga selama bertahun-tahun tidak terpungut pajaknya. Wow.

Tentu saja, pemerintah harus kreatif dalam mereformasi perpajakan, terutama dalam menarik pajak para taipan, konglomerat, atau pengusaha yang menaruh dana dan hartanya di luar negeri.

Jangan sampai, kelas menengah ke bawah yang menjadi korban penggalakan pajak hanya karena APBN kita bolong karena defisit. Jangan menambah beban wong cilik yang saat ini sudah sarat. Sementara rakyat kelas atas justru bisa melenggang, karena dana dan hartanya disimpan di luar negeri.

Pemerintah menyebutkan, dari Rp 3.250 triliun aset WNI di luar negeri, sebanyak US$200 miliar, atau setara Rp 2.600 triliun bercokol di Singapura. Adapun total harta WNI di Singapura yang dilaporkan hanya Rp 798,6 triliun. Berarti, harta WNI di Singapura yang belum dilaporkan kepada otoritas pajak Indonesia, luar biasa jumbo.

Program tax amnesty bisa menjadi momok, manakala golongan bumiputera yang hanya menguasai 20% sumber daya ekonomi nasional, ditekan. Sedangkan golongan elit yang menguasai 80% sumber daya ekonomi nasional, malah diberi pengampunan pajak. Bahkan sebagian yang emoh membayar pajak, atau malah mengemplang pajak, dibiarkan begitu saja.

Tim ekonomi Presiden Joko Widodo seharusnya melek hatinya, bahwa keadilan sosial harus benar-benar ditegakkan, sekalipun langit harus runtuh. Ingat, ekonomi rakyat kelas bawah di dalam negeri semakin susah. Dan, prospek ekonomi ke depan masih belum menggambarkan kegembiraan untuk mereka. Karena, yang kaya makin kaya yang miskin makin minus saja. [ipe]

 
x