Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Oktober 2017 | 19:49 WIB

Jokowi dan Respon Lemah Tim Ekonomi

Oleh : Ahluwalia | Senin, 10 April 2017 | 08:34 WIB
Jokowi dan Respon Lemah Tim Ekonomi
Presiden Joko Widodo didampingi Darmin Nasution dan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Presiden Jokowi ingin tahun 2018 pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 6,1%. Ia ingin agar ada kenaikan pertumbuhan ekonomi dari target tahun ini 5%.

Sayangnya, keinginan Presiden Jokowi tidak direspon baik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmi Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya menilai, masih terlalu dini menetapkan target pertumbuhan ekonomi di atas 6% pada 2018.

Tentu saja, respon kedua menteri tersebut cukup mengagetkan. Sebab, bukan apa-apa, tugas menteri adalah menerjemahkan arah kebijakan presiden agar dapat direalisasikan dalam langkah-langkah yang konkret. Tetapi yang dilakukan Darmin dan Sri Mulyani justru sibuk menyusun berbagai analisa dan berbagai hambatan dari target yang ingin dicapai di tahun 2018. Muncul kesan, keduanya seolah tak sanggup lagi memecahkan dan mengatasi ''dalamnya kompleksitas masalah ekonomi'' yang dihadapi.

"Sebab Darmin dan Sri Mulyani masih bekerja business as usual," kata pengamat ekonomi Universitas Bung Karno Gede Sandra MA.

Dengan pola kerja business as usual, bagaimana mungkin pula Darmin dan Sri Mulyani sanggup merealisasikan target peningkatkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi sekitar 11%? Padahal, realisasi peningkatan pajak tersebut hanya bisa terwujud apabila ada kerja kreatif-inovatif dari tim ekonomi Kabinet Kerja, sehingga perekonomian bergerak dan menggeliat. Apalagi, program tax amnesty sudah berakhir Maret 2017.

Presiden Jokowi sesungguhnya telah menyatakan dengan tegas, bahwa investasi yang diharapkan oleh pemerintahannya bukan bersumber dari investasi pemerintah. Sebab, anggaran pemerintah terbatas, yang kalau kita periksa secara jujur, adalah akibat dari warisan pemerintahan sebelum-sebelumnya.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, investasi yang mengandalkan anggaran pemerintahan atau BUMN selalu menciptakan beban bagi BUMN. Salah satunya adalah suntikan dana penyertaan modal pemerintah dalam BUMN-BUMN. Namun capaian BUMN-BUMN itu tidaklah menggembirakan, bahkan laba BUMN sebagian merosot tajam.

Yang mengejutkan publik dan para analis adalah sikap Darmin dan Sri Mulyani yang terus memakai cara konservatif yang mengacu pada resep Neoliberalisme, yakni pengetatan anggaran, pemotongan subsidi dan peningkatan utang. Hal ini tidak menguntungkan Jokowi dalam menggenjot Nawa Cita dan Trisakti, karena Neoliberalisme itu bertentangan diametral dengan Nawa Cita dan Trisakti itu sendiri.

Sejauh ini tim ekonomi Kabinet Kerja belum berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Padahal, tim ekonomi Kabinet Kerja ini harus mampu membuat instrumen dan desain pembangunan yang baik, tujuannya agar kesenjangan tidak semakin melebar. Salah satu tuntutan publik dan pasar adalah agar ada upaya pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan melakukan reformasi birokrasi dan mempermudah investasi serta memperbaiki iklim investasi agar kapital masuk ke Indonesia. Tuntutan dan desakan itu juga masih direspon lamban dan belum tercapai secara optimal.

Inilah yang melatarbelakangi kenapa tim ekonomi Kabinet Kerja tidak berani mematok pertumbuhan 6,1% seperti keinginan Presiden Jokowi. Maka tak mengherankan, isureshuffle kabinet mencuat lagi dan mewarnai lanskap politik nasional pasca Pilkada DKI nanti.

Perombakan kabinet jadi isu yang merayap di ruang masyarakat politik karena pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya mencederai citra Jokowi di mata rakyat dan membuat janji Jokowi untuk mensejahterakan rakyat, niscaya tidak dipercaya oleh para konstituennya sendiri. Inilah kompleksitas soal ekonomi yang dihadapi Jokowi akhir-akhir ini. Pekerjaan besar ini, sejatinya, tidak bisa ditunda-tunda lagi. (berbagai sumber)

Komentar

 
x