Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 September 2017 | 23:55 WIB

BPK Laporkan Potensi Kerugian, Ini Respons Jokowi

Oleh : - | Senin, 17 April 2017 | 15:16 WIB
BPK Laporkan Potensi Kerugian, Ini Respons Jokowi
Sekretaris Kabinet Pramono Anung - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera ditindaklanjuti. Khususnya yang menyangkut dugaan kuat kerugian negara.

"Bapak Presiden segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan BPK karena beliau memang menginginkan pemerintahan ini secara transparan, kredibel kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan BPK di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/4/2017)

Pramono mencontohkan, presiden langsung memerintahkan kepada para menteri terkait dan kepada Menteri Koordinator untuk segera menindaklanjuti dan menyeelesaikan permasalahan yang menjadi temuan BPK di kementerian/lembaga.

Selain itu, presiden menginstruksikan sluruh instansi termasuk pemerintah daerah (pemda) bisa mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kinerja keuangannya.

"Dan memang harapannya adalah dari waktu ke waktu, misalnya, sebagai contoh WTP untuk pemda dulu sekitar 46-47 persen sekarang sudah naik menjadi 58 persen, tetapi itupun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan termasuk Kementerian/Lembaga. Dengan demikian transparansi itu menjadi kata kunci perbaikan pemerintahan," tutur Pram, sapaan akrab Pramono Anung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, secara umum BPK mengungkap 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Selain itu, BPK membeberkan adanya 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016, merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II-2016.

LHP tersebut, kata Harry, meliputi 81 LHP (13%) pada pemerintah pusat, 489 LHP (81%) pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 34 LHP (6%) pada BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, LHP dimaksud terdiri atas 9 LHP (1%) keuangan, 316 LHP (53%) kinerja, dan 279 LHP (46%) dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil pemeriksaan BPK yang signifikan pada semester II-2016, kata Harry, terkait dengan pengelolaan pendapatan pajak dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kata Harry, antara lain, WP Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai pada empat KPP WP Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.

Selain itu, Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar.

Terkait dengan pemeriksaan atas pengelolaan PNBP, permasalahan yang perlu mendapai perhatian adalah piutang macet biaya hak penggunaan frekuensi berpotensi tidak tertagih sebesai Rp1,85 triliun pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Temuan lainnya adalah tentang pengenaan tarif biaya pendidikan dan sewa Barang Milik Negara pada Perguruan Tinggi Agama Negeri belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

IHPS Tahun 2016 juga memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejak 2005 hingga 2016, BPK telah menyampaikan 437.343 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai Rp241,71 triliun.

Secara kumulatif sampai 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan Periode 2015-2016 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset, penyetoran uang ke kas negara/daerah sebesar Rp70,19 triliun.

Dari entitas yang diperiksa BPK selama 2016, terdapat 10 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama. Dan, sepuluh entitas tersebut adalah Dewan Ketahan asional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Penanam Modal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta Pemkab Lampung Barat, Pemkab Pringsewu, Pemkab Boyolali, Pemkot Bima, dan Pemkab Lamandau. [tar]

 
x