Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 24 Agustus 2017 | 13:36 WIB

Aturan DBH Cukai Tembakau dan Reboisasi Dirombak

Oleh : - | Selasa, 18 April 2017 | 11:12 WIB
Aturan DBH Cukai Tembakau dan Reboisasi Dirombak
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Budiarso Teguh Widodo - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Palembang - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Budiarso Teguh Widodo bilang, pemerintah menerapkan aturan baru pembagian dana bagi hasil (DBH) cukai tembakau dan reboisasi hutan&lahan.

"Sebelumnya, berdasarkan UU, untuk dana bagi hasil (DBH) cukai tembakau hanya boleh digunakan untuk lima hal yakni sosialisasi, pembinaan industri, pemberantasan rokok ilegal, dan terkait kesehatan. Nantinya, dilakukan perluasan," kata Budiarso di Palembang, Senin (17/4/2017).

Boediarso menerangkan, penggunaan aturan ini, untuk mengatasi persoalan dana DBH cukai tembakau yang kerap mengendap, dan menjadi dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran).

"Pada 2016, saat saya menjadi dirjen mulai diperbolehkan untuk alokasi dana kebutuhan dan prioritas daerah," kata Boediarso.

Bukan hanya DBH cukai tembakau, kata Boediarso, pemerintah bakal memperluas penggunaan DHB reboisasi hutan&lahan yang selama ini hanya untuk reboisasi saja.

"Dari tahun ke tahun alokasi tetap jalan tapi penggunaan terbatas. Namun sejak 2016, dalam APBNP sudah diatur bahwa DHB reboisasi hutan dan lahan dapat digunakan untuk perlindungan dan pengamanan hutan. Seperti di Sumsel ini banyak hutan gambut yang perlu dijaga," kata Boediarso.

Sejak 2017, kata Boediarso, penggunaan akan diperluas untuk merealisasikan APBN-P karena di APBN induk belum sepenuhnya dijalankan karena diakui aturan belum diberlakukan dengan tegas. "Tapi mulai APBN-P 2017 akan terus diterapkan," kata Boediarso. [tar]

 
x