Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 30 Mei 2017 | 05:48 WIB

DBH Migas Disunat, Pemkab Bojonegoro Surati Jokowi

Oleh : - | Kamis, 20 April 2017 | 04:29 WIB
DBH Migas Disunat, Pemkab Bojonegoro Surati Jokowi
Kepala Dinas Pendapatan Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Bojonegoro - Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, berencana menyurati Presiden Joko Widodo terkait makin rendahnya jatah dana bagi hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi (migas).

Kepala Dinas Pendapatan Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo mengatakan, surat untuk Presiden Jokowi itu, bakal dilayangkan pekan ini. Isinya tentang DBH migas yang terus merosot, lantaran dipotong cost recovery Blok Cepu.

Sesuai surat dari Kementerian Keuangan, kata Herry, Pemkab Bojonegoro harus membayar cost recovery Blok Cepu sebesar Rp550 miliar. Agar tak memberatkan, Pemkab Bojonegoro sempat mengusulkan pembayaran cost recovery bisa dicicl dalam lima tahun. "Tapi usulan itu tidak memperoleh tanggapan," ujar Herry.

Herry memberikan gambaran perolehan DBH migas Pemkab Bojonegoro pada triwulan I-2017 sebesar Rp147 miliar. Padahal, perhitungan DBH migas bisa mencapai Rp400 miliar.

Herry juga mempertanyakan kebijakan pemerataan DBH migas untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Tahun ini, tidak ada daerah yang kebagian DBH, karena ya itu tadi, kena beban cost recovery. "Kalau normalnya seharusnya masing-masing kabupaten/kota di jawa Timur, memperoleh Rp24 miliar per tahun," ucap Herry.

Atas kejadian itu, lanjut Herry, Pemkab Sidoarjo berencana untuk mempertanyakan DBH migas dari Blok Cepu kepada Pemkab Bojonegoro. "Rencanannya, Pemkab Sidoarjo akan ke Bojonegoro, Kamis (20/4). Mereka mempertanyakan karena perhitungan perolehan DBH migas pemertaan sudah dialokasikan di dalam APBD," tandasnya.

Herry menjelaskan, dalam APBN, untuk pembagian dana alokasi umum (DAU) suatu daerah penghasil migas, memang diprediksi turun. Pertimbangannya, daerah sudah mendapat jatah DBH migas yang lumayan besar.

Selanjutnya, kata Herry, Pemkab Bojonegoro menerima DAU sebesar Rp900 miliar pada 2017. Angka ini lebih rendah dibandingkan daerah lainnya yang bukan penghasil migas, seperti Blitar yang DAU-nya Rp1,2 triliun.

"Dengan perolehan DAU Rp900 miliar hanya cukup untuk membayar pegawai negeri sipil (PNS). Kami juga akan menyampaikan untuk pembagian DAU harus ada peninjauan ulang," kata Herry. [tar]

 
Embed Widget

x