Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 30 Mei 2017 | 05:49 WIB

Menteri Jonan Sudah Teken Permen Percepatan BBG

Oleh : - | Kamis, 20 April 2017 | 11:12 WIB
Menteri Jonan Sudah Teken Permen Percepatan BBG
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah serius merealisasikan konversi energi dari BBM ke gas. Tahap awal, transportasi publik segera memanfaatkan Bahan
Bakar Gas (BBG) jenis gas terkompresi (Compressed Natural Gas/CNG).

Pada 29 Maret 2017, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah meneken Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Kendaraan Transportasi Jalan.

Dalam aturan ini mewajibkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah tertentu, menyediakan sarana pengisian BBG CNG paling sedikit satu dispenser.

Permen ini juga menyebutkan bahwa badan usaha pengangkutan gas, melalui pipa atau pipa peruntukkan (dedicated) hilir, wajib menyediakan fasilitasnya untuk menyalurkan gas bumi dari sumber pasokan ke SPBG.

"Pengangkutan gas bumi untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dibebaskan dari biaya pengangkutan gas bumi (toll fee)," demikian bunyi Pasal 15.

Menteri ESDM, sesuai permen, juga menetapkan alokasi gas bumi yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama untuk BBG dan badan usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG akan diberikan alokasi gas bumi sesuai kebutuhan.

Selain itu, pemerintah mewajibkan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD beserta anak perusahaannya, badan usaha pada kegiatan usaha migas dan kegiatan usaha penunjang migas diwajibkan menggunakan BBG bagi kendaraan operasionalnya.

Upaya percepatan lain adalah Menteri ESDM dapat memberikan bantuan konverter kit dan pemasangannya secara gratis kepada kendaraan dinas dan angkutan penumpang umum.

Kemudian, badan usaha, yang melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG, wajib menyediakan teknisi di SPBG untuk identifikasi awal kelayakan konverter kit yang terpasang dan sarana sosialisasi serta pelayanan informasi penggunaan BBG kepada masyarakat.

Permen juga menyebutkan penyediaan dan pendistribusian BBG dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan atau penunjukan langsung oleh Menteri ESDM atau dari usulan badan usaha.

Untuk mekanisme penugasan, penyediaan dan pendistribusian BBG dilakukan BUMN dengan biaya dapat melalui APBN atau anggaran BUMN.
Sedangkan untuk penunjukan langsung, dilakukan BUMD dan/atau badan usaha lain dengan anggaran BUMD dan/atau badan usaha bersangkutan.

Dalam hal penyediaan dan pendistribusian BBG melalui mekanisme penugasan atau penunjukan langsung belum mencapai keekonomian, maka BUMN, BUMD, atau badan usaha dapat memanfaatkan alokasi gas bumi untuk sektor industri dan rumah tangga sampai mencapai keekonomiannya.

"Pemanfaatan alokasi gas bumi untuk sektor industri dan rumah tangga dibatasi paling besar 30 persen," sebut Permen ESDM 25/2017 Pasal 12 ayat 2. [tar]

 
Embed Widget

x