Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Mei 2017 | 01:51 WIB

OJK Wajibkan Debt Collector Punya Sertifikat

Oleh : - | Kamis, 20 April 2017 | 19:45 WIB
OJK Wajibkan Debt Collector Punya Sertifikat
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Makassar - Industri keuangan baik perbankan maupun non bank, harap hati-hati dalam memanfaatkan jasa penagih utang atau debt collector. Karena, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan kewajiban sertifikasi.

Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank/INKB OJK Regional VI Sulampua (Sulawesi, Maluku dan papua), Bondan Kusuma menegaskan adanya sertifikasi yang perlu dimiliki penagih utang.

Bondan mengakui, banyak laporan atau keluhan dari masyarakat terkait arogansi para debt collector saat menjalankan tugasnya. Khususnya ketika menagih kredit macet.
"OJK tidak bisa melarang adanya debt collector namun kami bisa membatasi dengan melihat apakah bersertifikasi atau tidak," kata Bondan di Makassar, Kamis (20/4/2017).

Setiap debt collector, kata Bondan. diwajibkan memiliki sertifikasi agar bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penagih utang. Meski begitu, debt collector yang sudah memiliki sertifikasi, tidak bisa seenak hati melanggar segala ketentuan dan aturan.

"Sebab sertifikasi deb kolektor tersebut bisa saja dicabut sehingga tidak bisa lagi dipekerjakan olah perusahaan pembiayaan dan sebagainya," papar Bondan.

Sejak 2017, kata dia, OJK telah melakukan pemeriksaaan kepada para perusahaan pembiayaan terkait soal penagihan. "Soal pengawasan seperti apa dari OJK, inilah salah satunya dengan mengecek sertifikasi setiap deb kolektor yang turun dilapangan," jelas Bondan.

Mengenai sertifikasi, Bondan memastikan, OJK tidak hanya fokus soal sertifikasi saja. "Sebenarnya yang melakukan sertifikasi itu bukan dari OJK namun ada asosiasi atau perusahaan khusus yang memang bertugas melakuan sertifikasi," ujarnya.

Sebelumnya, OJK menjelaskan jika persoalan kredit bermasalah paling mendominasi laporan konsumen yang diterima OJK pada 2016. Berdasarkan detil masalah yang mereka terima yakni untuk kredit bermasalah mencapai 41% dari seluruh kategori bermasalah. "Untuk kredit bermasalah itu sejak Januari hingga Juli 2016 telah mencapai 41 persen dari total pengaduan yang kami terima," ujarnya.

Sementara untuk posisi kedua ditempati kategori klaim asuransi yakni sebesar 14% hingga Juli 2016. Disusul dokumen (10%), kartu kredit (5%), SID (4%), sistem pembayaran dan tabungan masing-masing sebesar 3%, pemblokiran rekening dan penipuan investasi sebesar 1% dan lain-lain 18%. [tar]

 
x