Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 11:48 WIB

REI Jateng Keluhkan Program Rumah Murah BTN

Oleh : - | Selasa, 25 April 2017 | 07:09 WIB
REI Jateng Keluhkan Program Rumah Murah BTN
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Semarang - Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah kesulitan untuk mewujudkan program rumah murah seharga Rp75 juta, sesuai harapan PT Bank Tabungan Negara (Persero/BTN).

"Kami perlu payung hukum sebelum membangun rumah murah ini agar ada spesifikasi bangunan yang jelas, termasuk bahan bangunan seperti apa yang boleh digunakan," kata Wakil Ketua REI Jawa Tengah bidang Rumah Sederhana, Andi Kurniawan di Semarang, Senin (24/4/2017).

Menurut Andi, payung hukum sangat penting untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Hingga saat ini, REI masih mengkaji kemungkinan dibangunnya rumah murah program BTN tersebut.

"Pada dasarnya spek ini sangat perlu dibahas mengingat saat ini harga kan sudah Rp200 ribu per meterpersegi. Kalau tanah 60 meterpersegi, paling tidak harganya Rp35 juta-an. Belum termasuk material bangunan dan jasa tukang," kata Andi.

Oleh karena itu, lanjut Andi, REI menilai, program rumah murah yang dikeluarkan BTN ini, tidak bisa disamakan dengan rumah murah program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Untuk diketahui, harga rumah murah program FLPP saat ini Rp123 juta.

"Belum lagi sarana dan prasarana yang harus dibangun di kawasan perumahan murah ini membutuhkan dana yang tidak sedikit," kata Andi.

Sementara itu, kendala lain adalah segmentasi pasar yang kurang tepat untuk rumah murah ini.

Andi mengatakan bahwa segmentasi rumah murah program BTN adalah pekerja informal. Padahal, pekerja informal kebanyakan bekerja di daerah perkotaan. "Pekerja informal kebanyakan bekerja di kawasan ramai penduduk. Di sisi lain jika dilihat dari sisi harga, rumah ini hanya bisa dibangun di kabupaten, itu pun level kecamatan," katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap menyambut baik program BTN tersebut karena diharapkan dapat menekan angka backlog di Jawa Tengah yang pada hingga tahun 2014 lalu masih di kisaran 1,4 juta unit. [tar]

Komentar

 
x