Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 26 Juli 2017 | 05:51 WIB

Bikin Mahal NJOP, Bupati Badung Panen Kritik

Oleh : Dewa putu sumerta | Selasa, 25 April 2017 | 17:48 WIB
Bikin Mahal NJOP, Bupati Badung Panen Kritik
Bupati Badung Giri Prasta
facebook twitter

INILAHCOM, Badung - Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Badung hingga ribuan persen dianggap tak rasional. Bupati Giri Prasta harus tanggung jawab karena memberatkan rakyatnya.

Anggota DPRD Badung, Made Sudarta mengaku kaget dengan kenaikan NJOP yang menjadi wewenang Bupati Badung. "Kenapa NJOP bisa naik sampai ribuan persen. Sedangkan di Jakarta saja PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ada yang nol persen. Jangan-jangan, Kabupetan Badung kejar PAD lewat NJOP," kritik Sudarta yang juga mantan staf ahli Bupati Badung itu.

Ketua DPD Partai Hanura Bali itu menilai, masih banyak sumber penerimaan daerah yang bisa dioptimalkan selalu mengerek PBB melalui NJOP. "Kasihan Masyarakat yang punya tanah sedikit, tapi NJOP tinggi dan tanahnya tidak produktif seperti tegalan dan sawah kering," sindir Sudarta.

"Mestinya ada kajiannya dong. Kajian itu melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi. Sehingga, apa yang diputuskan pemda selaras dengan kepentingan rakyat," imbuh Sudarta.

Bagi Sudarta, kajian itu harus melibatkan banyak pihak. Dan, kajiannya bersifat akademis dan aspiratif. Di mana, masyarakat dimintai pendapatnya. Hal ini bisa dilakukan melalui survei.

"Apa pun ditetapkan bupati, sebelumnya harus ada kajian. Baik itu Perbup sebelumnya harus ada kajian teknis dan sosial masyarakat sehingga Perbup bermanfaat untuk kepentingan rakyat," kata pengusaha properti ini.

Kata Sumarta, Peraturan Bupati (Perbup) No 10 Tahun 2013 tentang NJOP, diduga kuat tidak pernah disosialisasikan. jadi wajar bila beleid tersebut dilakukan sepihak, lantaran tak dilengkapi dengan kajian akademis serta aspiratif (sosial).

"Apa yang akan diputuskan itu harus berpihak kepada masyarakat luas atau tidak. Ataukah hanya berpihak kepada pribadi? Jadi harusnya jangan dinaikan dulu dan kembalikan ke tarif awal," tegasnya.

Mantan Ketua Baleg DPRD Badung, I Wayan Puspanegara, meminta Bupati Badung mengevaluasi Perbup tentang NJOP. Karena kenaikan NJOP pasti akan berdampak pada peningkatan pengenaan PBB dan perhitungan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Selama ini, penghitungan PBB dan BPHTB hanya didasarkan pada NJOP. Tidak ada varian lainya, sehingga kental dengan unsur-unsur yang subjektif. "Jadi kasus kenaikan NJOP di Badung hingga ribuan persen sejatinya termasuk kategori kenaikan yang tidak wajar dan bisa menjadi ancaman stabilitas daerah," paparnya.

Selain itu, kata Puspanegara, sebelum ada kenaikan juga harus ada sosialisasi yang sistemik. Agar masyarakat tidak tercekik. Saat ini, NJOP naik fantantis, harusnya dijelaskan faktor-faktor absolut yang membuatnya naik. [ipe]

 
x