Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 16:51 WIB

DJP Bali Siap Penjarakan WP Mangkir Amnesti Pajak

Oleh : Dewa putu sumerta | Kamis, 27 April 2017 | 03:39 WIB
DJP Bali Siap Penjarakan WP Mangkir Amnesti Pajak
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Denpasar - Direktorat Jenderal Pajak gandeng ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lain) untuk memperkuat basis data pajak. Ada wajib pajak (WP) bandel yang sedang diincar.

"Sudah saatnya, sesuai instruksi Pak Jokowi, dilakukan penegakan hukum. Terutama yang tidak ikut amnesti pajak. Sedang digodok PP Penegakan Hukum Amnesti Pajak. Bulan depan, kemungkinan bisa dijalankan," kata Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3), Hidayat Siregar di Denpasar, Rabu (26/4/2017).

Saat ini, kata Hidayat, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengantongi data dan informasi pajak pas program amnesti pajak. Terkait data kendaraan bermotor, PHR, transaksi jual beli tanah/BPHTB, perijinan, PNS dan kepemilikan vila.

Bagi WP yang tidak ikut program amnesti pajak, kata Hidayat, bisa dikenai sanksi itu berupa sanksi administrasi. Berupa kenaikan pajak 200% dari pajak penghasilan (PPh). Sedangkan aset atau harta yang belum dilaporkan bakal dikenai sanksi lebih berat, sesuai UU Tax Amnesty.

Tahun ini, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PPIP) DJP Bali, I Putu Sudarma menargetkan minimal 1 WP bakal masuk penjara. Data sementara masih dalam proses dan segera ditindaklanjuti, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Hukum dan Ham. Sanksinya bisa penyitaan aset, atau pemblokiran rekening.

"WP yang digiring tahun ini minimal 1 Wajib Pajak. Siapa itu yang disandera? Mereka yang berhutang pajak di atas Rp40 juta dan tidak koorperatif. Akan kita giring sampai hutang pajaknya dibayarkan," papar Sudarma.

Saat ditanya siapakah yang dibidik DJP Bali? Sudarma masih merahasiakan.
"Siapa itu yang digiring, bisa Direksi atau Komisaris jika tidak kooperatif membayar hutang pajaknya. Karena kita bisa membuka rekening bank wajib pajak, sehingga kita mengetahui berapa kekayaan wajib pajak," papar Sudarma.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Bali, Riana Budiyanti mengakui, program amnesti (pengampunan) pajak adalah pilihan. Bagi yang tidak ikut, resikonya bisa kena penegakan hukum. "Namun ternyata masih banyak yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak ini sehingga bisa berhadapan dengan Pasal 18 baik Ayat 1 maupun Ayat 2," tegas Riana.

Informasi saja, jumlah WP yang menjadi peserta program amnesti pajak di Provinsi Bali mencapai 31.758 WP. Dengan total uang tebusan Rp1,189 triliun. Surat Pernyataan Harta (SPH) sebanyak 31.758 SPH, dana repatriasi Rp281 miliar, deklarasi luar negeri Rp3,1 triliun, deklarasi dalam negeri Rp59,8 triliun, dan harta Rp63,2 triliun. [ipe]

Komentar

 
x