Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 24 Juli 2017 | 15:40 WIB

Inilah 'Dosa-dosa' Freeport Versi Walhi

Oleh : Uji Sukma Medianti | Sabtu, 29 April 2017 | 04:39 WIB
Inilah 'Dosa-dosa' Freeport Versi Walhi
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Lebih dari 50 tahun beroperasi di Tanah Papua, PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) tak jua membawa kesejahteraan. Keberadaannya bahkan dituding bermasalah.

Direktur Eksektif Nasional Walhi,, Nur Hidayati menuturkan, banyak catatan hitang yang melekat di Freeport. Selama ini, industri tambang yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) ini, hanya membayarkan royalti untuk tiga jenis mineral saja.

Padahal, jenis mineral asal Papua yang diangkut ke negeri Uncle Sam, lebih dari tiga jenis. "Freeport hanya membayarkan royalti untuk (mineral) emas, tembaga dan perak," kata Hidayati di Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Padahal, lanjut Hidayati, ketika Freeport melakukan kegiatan pertambangan ada yang namanya tailing. Di mana, kandungan mineral/konsentrat dari tailing, cukup beragam. Yang seringkali disebut sebagai mineral minor.

Seharusnya, kata Hidayati, Freeport membayar royalti bukan terbatas untuk tiga mineral besar (mayor) saja. Sedikitnya Freeport mengekspor hasil tambang sebanyak 300.000 ton/hari sejak 1967. "Yang dikenakan royalti cuma tiga sementara yang lain tidak dikenakan padahal kalau 300.000 ton itu kan besar," kata Hayati.

Walhi, kata Hayati, menilai Freeport telah melakukan pemborosan dalam kegiatan penambangan mineral. Lantaran Freeport hanya mengambil batuan dalam kadar yang tinggi yakni 0,8%. Sementara, perusahaan tambang lain angkanya 0,4%.

"Artinya kadar dibawah 0,8 persen dibuang. Padahal itu diambil perusahaan tambang lain krn dianggap ekonomis. Pemborosan operasi yang dilakukan Freeport," ujarnya.

Tak berhenti di situ saja, Hidayati menyebut Freeport telah membohongi pemerintah dan publik terkait early warning system. Selama ini, Freeport mengklaim sepihak bahwa operasi tambang mereka aman. Hanya saja, studi dokumen WALHI membantahnya. "Early warning sistem mereka tidak bekerja dan Banyak rekomendasi konsultan mereka tak dipatuhi mengenai stabilitas lereng dan menyebabkan risiko kelongsoran makin tinggi," jelasnya.

Dia berharap, isu besar mengenai perubahan status badan usaha Freeport yang didalamnya ada divestasi juga pembangunan smelter bukan satu-satunya masalah.

Namun, pemerintah juga mesti mengkaji ulang bila Freeport kembali beroperasi maka apa dampaknya bagi kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar pasca kegiatan tambang sudah tidak ada lagi. [ipe]

 
x