Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 07:36 WIB

Pelarangan Cantrang Ikan

Menteri Susi Sebut Ada Pengusaha Tukang Adu Domba

Oleh : M fadil djailani | Sabtu, 29 April 2017 | 01:39 WIB
Menteri Susi Sebut Ada Pengusaha Tukang Adu Domba
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta pengusaha perikanan tangkap mematuhi larangan penggunaan cantrang.

Kata Susi, larangan penggunaan cantrang diperlukan untuk mendorong tercapainya misi pemerintah yakni menjadikan laut masa depan bangsa dengan mewujudkan pilar keberlanjutan.

Menteri perempuan yang nyentrik ini sangat menyayangkan, masih banyaknya pengusaha yang licik. Sengaja mengadu domba dan membuat fitnah atau pernyataan bohong demi keuntungan pribadi. "Pada para pengusaha besar tolong setop untuk mengadu domba, lobi kanan kiri. Sudah, Anda semua sudah cukup berpesta di zaman tidak ada aturan di laut. Sekarang, kita mau atur. Kita ingin laut bisa memberi PDB (Produk Domestik Bruto) yang baik bagi negara. Supaya bisa menunjang program kesejahteraan," ungkap Susi di Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Susi mengakui adanya mafia laut yang menjadikan rakyat sebagai alasan atau tameng untuk melawan kebijakan pemerintah yang dirasakan mengganggu bisnisnya. Padahal, aturan pelarangan cantrang bertujuan mulia. Agar potensi laut khususnya perikanan, bisa berkelanjutan. Demi generasi Indonesia di masa depan. "Kalau diangkat terus dan habis, ya laut masa depan bangsa akan habis. Tinggal slogan saja," tambah Susi.

Susi menjelaskan, penggunaan alat tangkap cantrang dilarang karena pengoperasiannya menyentuh dasar perairan. Sehingga berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem substrat tempat tumbuhnya organisme, atau jasad renik yang menjadi santapan ikan. Kalau itu terjadi maka jangan harap produktivitas dasar perairan bisa maksimal.

Selain itu, kata Susi, cantrang juga dapat menjaring berbagai jenis ikan dengan berbagai ukuran yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan kelautan dan perikanan Indonesia. [ipe]

Komentar

 
x