Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 September 2017 | 00:09 WIB

Pelarangan Cantrang Ikan

DPRD Jateng Minta Jokowi Tegur Anak Buahnya

Oleh : - | Selasa, 2 Mei 2017 | 00:39 WIB
DPRD Jateng Minta Jokowi Tegur Anak Buahnya
Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah asal PKS, Riyono. - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -DPRD Jawa Tengah mendesak Presiden joko Widodo mencabut larangan penggunaan alat penangkap ikan cantrang. Alasan ekonomi kembali dikedepankan.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah asal PKS, Riyono mendesak pemerintah segera melegalkan cantrang sebagai alat penangkapan ikan. Kalau tidak, ratusan ribu nelayan bakal kehilangan mata pencaharian.

"Kenapa harus dilegalkan? Kawan-kawan nelayan perjuangannya sudah mentok, mulai bertemu Presiden Jokowi sampai mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dan Ombudsman RI, namun semua tidak membuahkan hasil," kata Riyono dalam rilis kepada media di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kata Riyono itu, aturan pelarangan cantrang yang ditetapkan Menteri Kelautan, menyebabkan sedikitnya 200.000 nelayan, buruh kapal, pedagang kecil dan kuli panggul, menganggur. "Di sisi lain, penggantian alat yang dijanjikan tidak sesuai harapan nelayan, janji memberikan kemudahan pinjaman bank juga tidak mudah diakses oleh nelayan, tentu kondisi ini membuat nelayan semakin sulit menjelang 19 Juni 2017 sebagai masa akhir toleransi cantrang," kata Riyono.

Riyono yang menjabat sebagai Ketua DPP Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), mengutarakan harapan agar Presiden Joko Widodo menegor Menteri Susi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan penggunaan alat tangkap cantrang dilarang karena pengoperasian cantrang menyentuh dasar perairan dan berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem di lautan.

"Kita menyetujui bahwa cantrang itu cara beroperasinya menggaruk dasar laut. Itu merusak," kata Menteri Susi dan menambahkan pengoperasian cantrang berpotensi merusak ekosistem tempat tumbuhnya organisme atau jasad renik yang menjadi makanan ikan sehingga mengurangi produktivitas dasar perairan.

Selain itu, ujar dia, cantrang juga dapat menjaring berbagai jenis ikan dengan berbagai ukuran yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan kelautan Indonesia.

"Sebenarnya banyak yang sudah beralih. Cantrang ini umumnya bukan dipakai nelayan kecil lagi, tetapi sudah saudagar besar. Tapi banyak juga mereka (saudagar besar) yang memakai gillnet dan purse seine. Jadi, pelarangan cantrang ini bukan akhir segalanya," jelas Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tahun 2015 tercatat ada sebanyak 5.781 unit cantrang di seluruh Indonesia. Kemudian KKP melakukan pergantian sebanyak 1.529 unit dengan alat tangkap ramah lingkungan dan proses tersebut masih terus berlanjut.

Menurut Sjarief, pemerintah tidak hanya melarang cantrang tanpa solusi bagi nelayan, karena pemerintah telah menyediakan sejumlah langkah penanganan, seperti untuk kapal di bawah 10 GT, penggantian alat tangkap akan disediakan seluruhnya oleh pemerintah.

Adapun kapal 10-30 GT, pemerintah membantu fasilitas permodalan dari bank. Untuk kapal di atas 30 GT, pemerintah menyediakan WPP di Timur dan Barat yaitu laut Arafura dan Natuna yang dulu umumnya dikuasai asing.

Menteri Susi mengatakan, pemerintah juga telah memberikan tenggang waktu peralihan alat tangkap selama dua tahun kepada nelayan sehingga waktu tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. [tar]

 
x