Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 02:19 WIB

Karena Calo Tarif Listrik Mahal

Oleh : Latihono Sujantyo | Selasa, 2 Mei 2017 | 15:23 WIB
Karena Calo Tarif Listrik Mahal
Petugas PLN sedang memperbaiki listrik - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Selain banyaknya calo, listrik mahal juga disebabkan biaya investasi yang tinggi. Jadi bukan cuma aturan yang harus diubah, tapi investor juga butuh insentif.

Lahir hanya beberapa bulan setelah Kemerdekaan RI 1945, tapi hingga kini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih belum mampu menyediakan listrik murah untuk rakyat Indonesia.

Hampir setiap tahun BUMN ini menyelenggarakan tender pembangunan pembangkit listrik dan selama itu pula terjadi tawar menawar yang cukup alot dengan Independent Power Producer(IPP/pengembang listrik swasta). Terutama dalam hal harga beli oleh PLN. Nah, disinilah para broker itu bermain.

Peran sang broker tentu saja untuk menekan agar harga listrik yang ditetapkan lebih tinggi. Sementara PLNngotot agar harga beli semurah mungkin.

Ke depan, pemerintah bakal menurunkan regulasi yang mempersempit peranpara calo ketenagalistrikan melalui penyederhanaan perizinan. Hingga kini, Kementerian ESDM masih menginventarisasi tahap-tahap bisnis yang rentan terhadap praktik percaloan.

Saat ini, perizinan pada sektor ketenagalistrikan sudah berkurang dari 52 menjadi 22 izin. Waktu mengurus perizinan pembangkit berkurang dari 923 hari menjadi 256 hari. Kementerian ESDM juga sudah tak berwenang untuk menyetujui harga pembelian listrik antara PLNdan IPP sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015.

Namun, dalam aturan yang sama, Kementerian ESDM tetap memperketat pengadaan pembangkit melalui kewajiban uji tuntas (due diligence) ataupun kontraktor proyek pembangkit yang dibangun PLN. Kementerian juga menyatakan pengadaan pembangkit harus dilakukan oleh agen pengadaan independen.

Banyak kalangan--termasuk pejabat Kementerian ESDM--yang mengakui bahwa peran calo masih ada. Modusnya antara lain pengembang nakal memperjualbelikan izin pembangkit listrik. Pengembang semacam ini tidak berniat membangun pembangkit listrik. Sebab, perusahaan tidak kunjung menindaklanjuti izin ke tahap kontrak jual beli-listrik (power purchase agreement). Akibatnya, potensi energi di wilayah yang dikelola perusahaan tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Menurut sumber di Kementerian ESDM, praktik ini jamak terjadi dalam proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Makelar kerap memanfaatkan perolehan izin lokasi yang diterbitkan pemerintah daerah. Penyimpangan tersebut juga terjadi dalam pengembangan listrik panas bumi, ketika penetapan wilayah kerja masih menjadi tanggung jawab daerah. Saat ini, wilayah kerja panas bumi ditawarkan oleh pemerintah pusat.

Disinyalir, praktik percaloan ini akan semakin marak dengan adanya target pemerintah dalam menggenjot pembangunan pembangkit listrik 35.000megawatt (MW). Makanya, aturan main baru, yang diperkirakan dapat mempersempit ruang gerak para broker, dipercepat pemberlakuannya. [lat]

Komentar

 
x