Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 September 2017 | 13:44 WIB

Petani Sawit: Bubarkan BPDP, Hapus Pungutan CPO

Oleh : - | Jumat, 5 Mei 2017 | 06:09 WIB
Petani Sawit: Bubarkan BPDP, Hapus Pungutan CPO
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia mendesak penghapusan pungutan ekspor minyak mentah sawit (Crude Palm Oil/CPO).

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia, M Muhammadyah bilang, penghapusan pungutan ekspor CPO, diimplementasikan dengan meencabut Peraturan Menteri Keuangan 114/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit yang direvisi dengan PMK 30/PMK.05/2016.

"Karena peraturan perundang-undangan tersebut merupakan produk hukum cacat dan banyak merugikan pelaku usaha perkebunan, dan tentu saja petani kelapa sawit sebagai produsen kelapa sawit yang tidak mempunyai posisi tawar dalam struktur pasar kelapa sawit yang monopoli," papar Muhammadyah saat demo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Muhammadyah bilang, pungutan ekspor CPO selama ini, menyebabkan turunnya harga Tanda Buah Segar (TBS) Sawit yang diterima petani saat menjual ke pabrik CPO. Karena, perusahaan membebankan pungutan tersebut ke petani dengan meenyunat harga TBS.

Selain menghapus pungutan CPO, Muhammadyah bilang, asosiasi petani sawit mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan BPDP Sawit. Serta, merevisi dengan membatalkan atau mencabut Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

"BPDP Sawit termasuk pemerintah telah gagal dalam melakukan promosi dan advokasi terhadap perkebunan sawit Indonesia. Pemerintah tidak berdaya membendung atau memengaruhi Parlemen Eropa yang melarang ekspor sawit dari Indonesia," kata Muhammadyah.

Kata Muhammadyah, KPK diminta segera menyelidiki dugaan penyelewengan dana sawit yang disalurkan untuk subsidi biodiesel (biofuel) kepada industri. "Dan DPR, untuk segera merampungkan penyusunan RUU Kelapa Sawit yang berkeadilan dan berkelanjutan sehingga dapat menghapuskan kemiskinan sebagaimana mandat dari tujuan pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)," kata Muhammadyah.

Pada 2015, dana pungutan ekspor CPO mencapai Rp2,7 triliun. Setahun kemudian naik menjadi Rp11,7 triliun. Dari realisasi penerimaan tersebut,di tahun 2016 lalu mayoritas digunan untuk menutupi subsidi/pengolahan biodiesel dalam program 20% bahan bakar nabati ke dalam solar (B20) sebesar Rp10,6 triliun. [tar]

 
x