Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 27 Juni 2017 | 15:36 WIB

Jokowi Salah Data, Salah Siapa?

Oleh : Herdi sahrassad | Sabtu, 6 Mei 2017 | 03:09 WIB
Jokowi Salah Data, Salah Siapa?
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pernyataan Presiden Joko Widodo di Hong Kong, 1 Mei 2017, tentang pertumbuhan ekonomi RI melesat menguntit China dan India, menimbulkan blunder. Sekaligus mempermalukan Indonesia.

Data pertumbuhan ekonomi 2016 mencatat sebesar 5,02%. Angka inilah yang acapkali digembar-gemborkan presiden sebagai capaian terbaik ketiga level dunia. Celakanya, penegasan sang kepala negara berbuah bantahan.

Analis ekonomi Jake Van Der Kamp mentakan, kesalahan penyebutan data oleh Presiden Jokowi, merupakan fake news. Atau bahasa bekennya: hoax. Miris memang, ini terjadi di tengah pemerintahan Jokowi yang sedang giat-giatnya memberikan "penyuluhan" memerangi berita fitnah alias hoax.

Tapi yang lebih krusial, kesalahan penyebutan data ekonomi tersebut, terjadi secara vulgar di muka publik. Di depan para pengusaha Hong Kong yang diharapkan mau berinvestasi ke Indonesia.

Dalam hal ini, analis ekonomi yang juga dosen FE-Universitas Bung Karno, Gede Sandra bilang, kekeliruan ini bukanlah kesalahan Presiden Jokowi. "Hemat saya, presiden telah dijerumuskan oleh para pembisiknya, penasihatnya, ataupun para pembantunya (menteri). Seharusnya mereka melindungi presiden dengan data-data yang akurat, demi kredibilitas bangsa Indonesia di mata internasional," kata Gede.

"Saya menduga kuat, itu kesalahan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri Mulyani patut disalahkan atas dipermalukannya Presiden Indonesia di hadapan para pembaca South China Morning Post (SCMP), ungkap Gede.

Sikap Gede menyalahkan Sri Mulyani, tentu ada alasannya. Dia menunjukkan sebuah artikel di media online pada 15 Desember 2016 yang berjudul "Sri Mulyani: RI Masuk 3 Besar Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Dunia". "Maka, jelas Sri Mulyani-lah yang jerumuskan Presiden mengenai data ekonomi itu, kata Gede.

Benarkah cuma Sri Mulyani yang dianggap bersalah? Para menteri ekuin lain bagaimana tanggung jawabnya? Ekonom Indef (Institute for Development of Economics Finance) Bhima Yudhistira Adhinegara lebih memilih untuk mengkritisi tim ekuin Jokowi. Ada yang abai dalam memberikan analisa dan interpretasi kepada presiden. Hal ini tentu saja berdampak fatal karena menyangkut kredibilitas serta citra pemimpin negara

Asal tahu saja, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga mendapatkan tamparan keras, karena, selama tiga tahun ini, angka kemiskinan justru naik. Ketimpangan, khususnya di perkotaan makin parah dan tajam.

Semua itu bukti keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi memburuk. Cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila, semakin jauh dari harapan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data September 2014, jumlah rakyat miskin naik dari 27,73 juta jiwa (10,96%) menjadi 28,51 juta (11,13%) pada September 2015. Angka gini rasio, khususnya di perkotaan, naik dari 0,43 menjadi 0,47.

Di mana, gini rasio adalah rasio yang menggambarkan tingkat ketimpangan. Semakin tinggi angka rasionya berarti ketimpangan semakin lebar.

Melebarnya kesenjangan sudah bisa teraba sebelumnya, ketika ekonomi masih bisa tumbuh 4,79%, sementara jumlah orang miskin membengkak. Itu menunjukkan bahwa yang menikmati kue pertumbuhan hanya kalangan menengah atas. Akibatnya, masyarakat miskin kecewa dan gigit jari.

Kembali menyoal kejadian di Hong Kong, maka duet Jokowi-JK, sebaiknya diperkuat tim ekuin yang solid.Jokowi sebaiknya lebih berkonsentrasi mewujudkan keadilan sosial dengan pemerataan pembangunan sehingga masalah pangan, kemiskinan, dan kesenjangan bisa dilaksanakan.

Selama ini konsentrasi membangun infrastruktur membuat pembangunan pangan dan energi terabaikan. Dan ketika terjadi insiden Hong Kong di atas, presiden kita yang menanggung malu bukan?. [ipe]

 
x