Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 14:28 WIB

Ombudsman Soroti Pejabat Jadi Komisaris BUMN

Oleh : M Fadil Djailani | Senin, 8 Mei 2017 | 14:24 WIB
Ombudsman Soroti Pejabat Jadi Komisaris BUMN
Komisioner Ombudsman A. Alamsyah Saragih - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI baru-baru ini menemukan sedikitnya 222 jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diisi oleh pejabat publik.Lantas benarkah hal tersebut?

Komisioner Ombudsman A. Alamsyah Saragih mengiyakan hal tersebut. Menurut dia, potensi rangkap jabatan berpeluang besar di 144 BUMN yang dipantau oleh Ombudsman.

"Ada sekitar 222 pejabat publik yang saat ini juga menjabat sebagai komisaris BUMN," ungkap Alamsyah kepada INILAHCOM, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Pemantauan tersebut dilakukan Ombudsman sejak setahun terakhir dengan melakukan pemantauan terhadap komisaris di seluruh BUMN di Indonesia. Hasilnya, sedikitnya ada 222 pejabat publik yang saat ini juga rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN.

"Ada 144 komisaris dari 541 BUMN yang dipantau, 222 diantaranya bepotensi rangkap jabatan di sejumlah kementerian," katanya.

Namun, kata dia, temuan ini masih dalam tahap verifikasi dan konfirmasi lebih lanjut oleh pihak Ombudsman. Bila dibiarkan, hal ini bisa melanggar etika sekaligus pemborosan anggaran.

"Orang tidak intens, rangkap penghasilan, kadang-kadang jadi tempat untuk kerabat. Ini juga soal etik," katanya.

Ketika ditanya kementerian mana yang paling banyak menaruh pejabatnya di BUMN, Alamsyah enggan bercerita. Menurut dia, proses ini masih akan terus dilakukan oleh Ombudsman dan mencari kebenaran tersebut. [lat]

 
x