Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 28 Mei 2017 | 11:37 WIB

Pejabat Rangkap Jabatan Langgar UU

Oleh : M Fadil Djailani | Senin, 8 Mei 2017 | 16:00 WIB
Pejabat Rangkap Jabatan Langgar UU
Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla ternyata belum menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif dan transparan.

Pasalnya, lembaga negara pengawasan pelayanan publik, Ombudsman RI menemukan sedikitnya 222 pejabat publik dari beberapa kementerian rangkap jabatan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagain besar dari mereka menduduki komisaris.

Padahal sesuai dengan Pasal 17 UU No 25 tahun 2009 secara tegas melarang pejabat publik merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. UU tersebut juga secara tegas melarang pejabat publik merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMND.

Namun, Ombudsman RI masih menemukan ratusan pejabat publik yang juga merangkap sebagai komisaris BUMN. Data yang dirilis Ombudsman menunjukkan bahwa ada sekitar 222 pejabat publik yang juga merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.

Anggota Ombudsman RI Bidang Ekonomi II, Alamsyah Saragih mengatakan dari 144 BUMN yang dipantau sedikitnya ada 222 nama pejabat yang saat ini merangkap jabatan disejumlah BUMN, sebagian besar adalah komisaris.

"Ada sekitar 541 komisaris di BUMN, sekitar 41% atau sekitar 222 komisaris adalah pejabat publik di sejumlah kementerian," ungkap Alamsyah kepada INILAHCOM, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Jika ditelisik lebih dalam lagi, potensi rangkap jabatan sangat sarat kepentingan dari bisnis, politik, penghasilan ganda hingga tindakan criminal, seperti korupsi dan semacamnya.

"Potensi bahaya yang diidentifikasi oleh Ombudsman adalah terjadinya konflik kepentingan, penghasilan ganda, dan tidak kapabel," kata Alamsyah.

Menurut Alamsyah, Ombudsman menilai perlunya konsistensi terhadap peraturan yang ada terutama Undang-Undang Pelayanan Publik. Selain itu, diperlukan penerapan standar etika bagi pejabat yang merangkap jabatan dengan memitigasi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, penghasilan ganda, dan tidak kapabel.

"Kan dari jaman dulu hingga sekarang memang pemerintah tidak bisa menjalankan UU dengan baik, tapi bagaimana komitmen pemerintah untuk menjalankan komitment tersebut sebaik mungkin," ujarnya. [lat]

 
x