Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 24 Juli 2017 | 15:39 WIB

Wamen Archandra Rajin Promosi Gross Split

Oleh : - | Selasa, 9 Mei 2017 | 01:39 WIB
Wamen Archandra Rajin Promosi Gross Split
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar meminta efisiensi waktu dimasukkan dalam variabel keuntungan skema gross split. Agar mudah diperhitungkan.

"Kemarin ada kajian yang bilang bahwa hasilnya skema gross split tidak atraktif dan kurang menarik, saya akan tanya dan minta variabel apa saja yang dihitung, apakah waktu sudah dimasukkan?" kata Arcandra dalam sosialisasi Gross Split di City Plaza, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Arcandra menegaskan, skema gross split bisa menghemat waktu antara dua hingga tiga tahun. Otomatis bisa menghemat biaya, baik dari sisi distribusi maupun produksi.

Selain itu, Candra, sapaan akrabnya, skema gross split dipercaya mempersingkat bisnis proses hingga 2-3 tahun. Alhasil, produksi dini dapat terjadi karena ruang administrasi lebih efisien.

Skema itu diharapkan menjamin pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Serta penguatan fungsi SKK Migas sehingga lebih fokus menjalankan fungsi sebagai badan pengawas dan pelaksana," tegas Menteri ESDM tersingkat ini.

Wakil menteri yang 'dekat' dengan Menko Luhut ini menjamin, skema gross split, tidak akan merugikan negara. Alasannya, kendali tetap dipegang negara, termasuk penentuan bagi hasil dari produksi bruto (gross) migas.

Dirinya juga memastikan, besaran bagi hasil untuk pemerintah dan kontraktor telah dihitung berdasarkan kalibrasi 10 Wilayah Kerja (WK) migas. Yang dianggap mewakili sistem PSC di Indonesia. Di mana, rata-rata sebesar 40%-70% adalah bagian pemerintah.

Besaran bagi hasil minyak yang didapat pemerintah adalah 57% dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar 43%. Sedangkan bagi hasil gas, jatah pemerintah 52%, sedangkan KKKS 48%. "Ini gross lho, biaya operasi kontraktor yang tanggung. Kalau menggunakan PSC (kontrak bagi hasil cost recovery) biayanya ditanggung negara," papar Candra.

Sedangkan kalau skema cost recovery (pengembalian biaya operasi migas), kata Candra, pemerintah memang mendapatkan porsi lebih besar, yakni 85% untuk minyak dan 70%untuk gas. Namun harus menanggung cost recovery yang angkanya cukup fantastis. [tar]


 
x