Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 10:03 WIB

Ini Isi Aturan Bawang Putih

Oleh : Uji Sukma Mediantila | Selasa, 9 Mei 2017 | 07:03 WIB
Ini Isi Aturan Bawang Putih
Bawang putih - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -- Kementerian Perdagangan segera menerbitkan aturan mengenai impor bawang putih.

Apa saja yang akan diatur dalam beleid itu? Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, menjelaskan, ada beberapa poin yang bakal diatur dalam Permendag.

Tujuannya, supaya pemerintah mengetahui secara pasti berapa kebutuhan impor bawang yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan supaya pemerintah tahu apa yang menjadi faktor ketika harga bawang putih naik sewaktu-sewaktu.

Menurut Oke, saat ini sekitar 95% bawang putih masih diimpor. Oleh karena itu, katanya, pemerintah ingin tahu berapa besar impor dan siapa yang mengimpor. "Sebanyak 95% bawang putih masih impor," ujar Oke di Kementerian Perdagangan, Senin (8/5/2017).

Dalambeleid tersebut, akan diatur mengenai importir yang mempunyai API-U (Angka Pengenal Importir-Umum) dan API-P (Angka Pengenal Importir-Produsen).

"Pertama, itu pelakunya (yang sekarang diundang) ada API-U kalau API-P itu kecil. Jadi ditetapkan API-U dan API-P," ujar Oke.

Kemudian, dalam beleid itu Kemendag akan mengeluarkan surat persetujuan impor dengan syarat importir harus memenuhi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian.

"Lalu surat persetujuan impor dikeluarkan dasarnya itu RIPH. Nanti bagaimana mendapatkan RIPH, yang atur Kementan," katanya.

Oke menerangkan, di dalam RIPH, salah satunya disebutkan importir boleh melakukan impor bawang putih dengan syarat harus tanam bawang dari kebun sebesar 5% dari jumlah impor satu tahun.

"Misal dia impor 100.000 ton per tahun, nah sebanyak 5.000 tonnya dia harus produksi dari kebun. Itu ada di Permentan," ujar Oke.

Dengan begitu, kata Oke, nantinya pelaku impor bakal dibatasi, yakni importir dengan API-U dan API-P.Mereka juga wajib mendaftarkan gudangnya ada dimana serta melaporkan jumlah stoknya.

"Kalau tidak didaftarkan (gudang dan stoknya) dianggap (melakukan) penimbunan, kalau didaftarkan stoknya dilaporkan distribusinya akan dilaporkan kemana itu bukan untuk penimbunan," ujar Oke. [lat]

Komentar

 
x